Prabowo Terima Gubernur URI di Hambalang, Bahas Kampus Baru Bogor dan Nasib 384 Peserta P3MD

Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti pengembangan Universitas Republik Indonesia (URI) dengan menerima Gubernur URI Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (25/10). Pertemuan yang berlangsung pada sore hari itu menjadi sinyal bahwa istana serius mengebut pembangunan ekosistem pendidikan kepemimpinan, meski sejumlah kalangan masih mempertanyakan payung hukum dan nilai tambah lembaga tersebut.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan tersebut membahas perkembangan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Gubernur URI melaporkan bahwa sebanyak 384 peserta didik akan menjalani magang pada Januari dan Februari 2027. Jumlah itu menjadi salah satu angka konkret pertama yang terungkap ke publik sejak URI diumumkan pada Juli lalu.

Selain itu, Donny memaparkan kemajuan pembangunan gedung URI di Cikasungka, Bogor. Fasilitas baru tersebut diproyeksikan menampung kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sekaligus memperluas kapasitas lembaga yang baru berdiri. Teddy menyatakan, keberadaan URI diharapkan melahirkan pemimpin bangsa yang tangguh, unggul secara akademis, dan memiliki nasionalisme kuat.

Meski pemerintah optimistis, dukungan legislatif terhadap URI belum sepenuhnya bulat. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengaku tidak mengetahui pembentukan URI saat pertama kali diumumkan. Ia menegaskan bahwa Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran lembaga tersebut. “Kami belum menerima penjelasan formal,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan sebelumnya.

Kritik Lalu menyoroti absennya transparansi di tahap awal. Menurutnya, pemerintah semestinya memaparkan perbedaan URI dengan kampus atau sekolah kedinasan yang sudah ada. Tanpa penjelasan itu, publik sulit menilai apakah URI merupakan terobosan atau sekadar duplikasi lembaga. Ia pun mempertanyakan nilai tambah yang ditawarkan URI bagi lanskap pendidikan tinggi nasional.

Di sisi lain, pertemuan di Hambalang menunjukkan bahwa Prabowo ingin mempercepat realisasi program prioritas di sektor sumber daya manusia. URI diposisikan sebagai instrumen untuk mencetak calon pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan komitmen kebangsaan. Namun, percepatan itu berpotensi menimbulkan gesekan dengan DPR yang memiliki fungsi pengawasan dan anggaran.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai, keberhasilan URI akan sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan akuntabilitas anggaran. Tanpa itu, program magang 384 peserta pada 2027 berisiko berjalan tanpa standar evaluasi yang terukur. Pemerintah diminta segera membuka dialog dengan Komisi X agar URI tidak menjadi lembaga yang berjalan sendiri tanpa kontrol publik.

Ke depan, publik akan menantikan apakah pemerintah akan memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan dasar hukum URI, atau justru melanjutkan pembangunan fisik terlebih dahulu. Pertanyaan besarnya: akankah URI menjadi kampus kepemimpinan yang benar-benar berbeda, atau hanya menambah daftar lembaga pendidikan yang belum teruji?