Gelombang Protes Prancis Memanas: 410 Ribu Massa Turun, Kekerasan Kembali Pecah

Prancis kembali diguncang gelombang demonstrasi besar pada Sabtu (24/10/2026), dengan Kementerian Dalam Negeri melaporkan 410.000 orang turun ke jalan di berbagai kota, termasuk sekitar 110.000 di Paris. Angka itu jauh di bawah estimasi serikat pekerja CGT yang menyebut total demonstran nasional mencapai 800.000, dengan 250.000 di ibu kota. Perbedaan data ini lazim terjadi dalam aksi massa di Prancis, tetapi yang lebih penting adalah eskalasi ketegangan yang berulang untuk pekan kedua.

Meski sebagian besar pawai berlangsung damai, bentrokan tetap terjadi di Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, dan Grenoble. Di Paris, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan sekitar 500 pemuda bertopeng yang melempari petugas. Di Marseille, sekelompok anak muda memblokir jalan dengan lembaran logam, membakar tempat sampah, dan melempari polisi dengan batu serta botol. Aparat mencatat dua toko perhiasan dijarah setelah matahari terbenam. Bentrokan juga meletus di Clermont-Ferrand, Lille, Nantes, dan Nice, tempat polisi melepaskan gas air mata.

Meski demikian, kekerasan kali ini tidak separah pekan sebelumnya ketika perusuh membakar balai kota bersejarah di Limoges dan menjarah supermarket serta butik mewah di Lyon. Pemerintah telah memperketat pengamanan dengan menambah personel keamanan di titik-titik strategis, sebuah langkah yang tampaknya cukup meredam kerusuhan massal, meski belum menyelesaikan akar persoalan.

Demonstrasi ini bermula dari keluhan sekelompok siswa sekolah menengah di pinggiran Paris terhadap kondisi sekolah yang memprihatinkan, termasuk kekurangan guru dan fasilitas yang tidak memadai. Dalam beberapa pekan, gerakan itu meluas menjadi protes nasional yang menuntut penanganan krisis biaya hidup dan ketimpangan ekonomi. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, keluarga, serikat pekerja, hingga kelompok Rompi Kuning, turut bergabung. Spanduk-spanduk bertuliskan "Eat the rich" dan "I dream of another world" mewarnai aksi di Nantes, menunjukkan luapan frustrasi terhadap kesenjangan sosial.

Di balik gejolak jalanan, pasar keuangan Prancis menunjukkan sinyal waspada. Imbal hasil obligasi 10 tahun menembus 5% untuk pertama kalinya sejak 2002, menandakan meningkatnya biaya pinjaman pemerintah. Beberapa investor khawatir masalah utang Prancis dapat menular ke zona euro secara lebih luas. Kondisi ini memperumit posisi pemerintah yang harus menyeimbangkan disiplin fiskal dengan tuntutan publik akan perlindungan sosial dan daya beli.

"Awalnya damai, tetapi ketegangan meningkat ketika massa muda mulai melempari petugas. Kami terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka," kata seorang pejabat keamanan seperti dikutip Reuters.

Bagi Indonesia, gejolak Prancis patut menjadi cermin. Sebagai negara dengan ketimpangan yang masih lebar dan tekanan biaya hidup yang meningkat, Indonesia menghadapi risiko serupa jika kebijakan sosial tidak responsif. Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi dan bantuan tepat sasaran, serta menciptakan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda. Selain itu, stabilitas politik dan kepercayaan pasar adalah prasyarat untuk menjaga iklim investasi, sebagaimana terlihat dari reaksi pasar obligasi Prancis yang langsung menghukum ketidakpastian.

Pertanyaannya kini: akankah pemerintah Prancis mampu menjawab tuntutan publik dengan solusi struktural, ataukah gelombang protes akan terus berulang hingga mengguncang stabilitas politik dan ekonomi Eropa? Dalam beberapa pekan mendatang, kita akan melihat apakah dialog sosial dapat meredam kemarahan, atau justru sebaliknya, aksi massa menjadi batu ujian bagi ketahanan demokrasi dan pasar keuangan.