Burnham Buka Pintu Debat Bebas Migrasi Uni Eropa, Brexit Kembali Jadi Sorotan

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara mengejutkan menyatakan keterbukaan untuk membahas secara jujur prospek pengembalian kebebasan bergerak (free movement) antara Inggris dan Uni Eropa. Dalam wawancara dengan Sunday Times, ia menegaskan perlunya debat berbasis fakta dan bukti mengenai isu yang selama ini menjadi salah satu topik paling sensitif pasca-Brexit.

Pernyataan tersebut langsung memicu kontroversi politik. Menteri Dalam Negeri Bayangan dari Partai Konservatif, Chris Philp, menegaskan tidak boleh ada pengembalian kebebasan bergerak setelah referendum 2016. Sementara itu, pemimpin Reform UK, Nigel Farage, menuduh Burnham telah mengkhianati pemilih yang mendukung Brexit. “Ini pengkhianatan total terhadap Brexit Britain dan janji kampanyenya di Makerfield,” ujar Farage seperti dikutip.

Burnham sendiri sebelumnya berkomitmen pada manifesto Partai Buruh 2024 yang menolak kembalinya kebebasan bergerak, keanggotaan pasar tunggal, atau serikat pabean. Namun ia kini menekankan bahwa perubahan fundamental apa pun memerlukan mandat dalam pemilihan umum, yang dijadwalkan paling lambat 2029. Ia juga menegaskan tidak akan pernah merekomendasikan keanggotaan zona euro atau Schengen, yang berarti Inggris tetap mempertahankan poundsterling dan kontrol perbatasan sendiri.

Dalam wawancaranya, Burnham membedakan antara migrasi pada era keanggotaan UE dan tantangan saat ini. Menurutnya, migrasi saat itu umumnya melibatkan orang muda yang datang untuk beberapa tahun lalu kembali ke negara asal. “Migrasi pintu putar seperti itu berbeda. Keseimbangan migrasi telah berubah,” ujarnya. Ia mengakui kebebasan bergerak memiliki tantangan signifikan, tetapi menekankan perlunya diskusi jujur mengenai hal tersebut.

Pernyataan ini bukan pertama kalinya Burnham membuka kembali debat sensitif. Pada September lalu, ia mengatakan Inggris bisa “melangkah sejauh mungkin” untuk bergabung kembali dengan UE. Sikapnya yang berani ini menjadi ciri khas bulan-bulan awal pemerintahannya, meski ia berulang kali menegaskan tidak akan mencalonkan diri untuk merekomendasikan hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, perkembangan politik di Inggris ini memiliki implikasi tidak langsung terhadap hubungan dagang dan investasi. Inggris adalah salah satu mitra dagang penting Indonesia di Eropa. Jika hubungan Inggris-UE menghangat dan kebebasan bergerak kembali dibahas, stabilitas ekonomi kawasan dapat terpengaruh, yang pada gilirannya memengaruhi iklim investasi dan kerja sama perdagangan. Indonesia perlu mencermati arah kebijakan luar negeri Inggris, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan bilateral dan akses pasar bagi produk-produk Indonesia.

“Saya tidak bisa membayangkan akan merekomendasikan apa pun yang melibatkan keanggotaan euro atau Schengen,” tegas Burnham, menggarisbawahi batas komitmennya terhadap integrasi Eropa.

Dengan KTT Brussels yang tinggal menghitung hari, pernyataan Burnham akan menjadi ujian awal kepemimpinannya dalam menavigasi politik domestik yang terbelah dan hubungan internasional yang kompleks. Akankah ia mampu meyakinkan publik Inggris bahwa debat terbuka mengenai kebebasan bergerak bukanlah upaya mengulang Brexit, melainkan langkah pragmatis menghadapi realitas global? Publik akan menantikan hasil pertemuan 20 November mendatang.