Anggaran Inggris Tambah £1 Miliar untuk Perumahan Sosial, Desentralisasi Kuasa ke Wali Kota

Pemerintah Inggris akan menyuntikkan lebih dari £1 miliar ke sektor perumahan sosial dan terjangkau dalam anggaran yang diumumkan Rabu (26/3/2025), sehingga total pendanaan program perumahan sepuluh tahun melampaui £40 miliar. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Downing Street berupaya mengejar target pembangunan rumah yang selama ini tersendat akibat tingginya biaya dan lemahnya daya beli masyarakat.

Selain tambahan dana perumahan, kanselor John Healey dijadwalkan memberikan kewenangan lebih luas kepada wali kota dan pemimpin regional di Inggris. Pemerintah pusat akan memfasilitasi pemerintah daerah untuk meminjam dana dari kas negara dengan suku bunga preferensial, khususnya untuk investasi pembangunan rumah. Skema ini diharapkan mengurangi ketergantungan daerah pada dana hibah yang selama ini terfragmentasi di berbagai kementerian.

Menurut keterangan Treasury, pemerintah akan mengalokasikan £285 juta sebagai dana awal transisi pada tahun depan bagi para wali kota dan pemimpin lokal. Dana ini bertujuan mempercepat pergerakan proyek dan mengurangi praktik pengajuan proposal yang berbelit ke Whitehall. Mulai 2028, pemerintah juga akan merancang fasilitas pinjaman senilai £1,5 miliar yang dapat diakses daerah untuk membiayai prioritas lokal, termasuk perumahan baru, revitalisasi pusat kota, dan perbaikan konektivitas transportasi.

Perdana Menteri Andy Burnham menegaskan bahwa kebijakan ini mengakhiri kebiasaan pemimpin lokal yang harus datang ke Westminster dengan tangan terbuka. "Sudah waktunya kita menghentikan cara bernegara seperti itu," ujarnya, seperti dikutip dalam pengarahan anggaran. Ia menekankan bahwa kekuasaan harus digeser kepada mereka yang paling memahami kebutuhan komunitasnya.

Claire Ward, Ketua Jaringan Wali Kota Inggris dan Wali Kota East Midlands dari Partai Buruh, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kewenangan dan sumber daya yang memadai melalui desentralisasi akan mengubah rencana ambisius menjadi kenyataan dan memberikan perubahan yang bertahan lama bagi masyarakat. Sementara itu, Wali Kota London Sadiq Khan menilai kemampuan investasi yang lebih besar dapat membuka proyek infrastruktur transformasional, seperti jalur West London Orbital, perpanjangan jalur Bakerloo dan Docklands Light Railway, serta pengembangan Stasiun Stratford International.

Di sisi lain, anggaran ini juga menyentuh sektor usaha kecil. Pemerintah akan memberikan dukungan tambahan bagi industri bir skala kecil, menyusul ancaman penutupan pabrik Marston's Brewery di Burton-upon-Trent yang berpotensi menghilangkan 310 lapangan kerja. Langkah tersebut diharapkan dapat meredam gejolak di daerah pemilihan yang selama ini menjadi basis produksi bir tradisional Inggris.

Kritik datang dari Alex Depledge, penasihat kewirausahaan Treasury yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Kamis (27/3/2025), sehari setelah anggaran dibacakan. Dalam wawancara dengan Sunday Times, ia menilai pemerintah memperlakukan perusahaan rintisan sebagai "pertunjukan sampingan" dan mendorong mereka ke tepi kebijakan ekonomi. "Membiarkan perusahaan scale-up berada di pinggiran sama saja meremehkan kontribusi perusahaan terbaik kita," katanya, seraya menegaskan perlunya dukungan dan pengembangan di tanah Inggris.

Isu pertahanan juga tetap menjadi sorotan menjelang pengumuman anggaran. Kanselor bayangan Andrew Griffith menuntut Healey untuk menetapkan secara jelas bagaimana Inggris akan membelanjakan 3% dari PDB untuk pertahanan pada 2030. Jika tidak, ia menyerukan agar Healey mundur. Griffith menegaskan bahwa negara sedang menghadapi ancaman luar biasa dan tidak mungkin memiliki ekonomi kuat tanpa pertahanan yang kuat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Wes Streeting menuding Partai Konservatif lalai berinvestasi di militer selama berkuasa, dan menegaskan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen memberikan investasi yang dibutuhkan angkatan bersenjata.

Dengan tambahan dana perumahan yang besar dan desentralisasi fiskal yang makin dalam, anggaran ini akan menjadi ujian bagi efektivitas pemerintahan Buruh dalam menyeimbangkan kebutuhan domestik dan tekanan pertahanan. Pertanyaannya, mampukah daerah mempercepat realisasi pembangunan rumah di tengah keterbatasan lahan dan biaya konstruksi yang masih tinggi?