Trump Disebut Minta Musk Cabut Pembatasan Starlink Militer Ukraina, Senat AS Buka Investigasi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menekan Elon Musk agar mencabut pembatasan pada Starshield—jaringan satelit versi militer milik SpaceX—yang menjadi sandaran komunikasi tempur Ukraina. Laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS menyebut sistem itu kembali beroperasi normal pada Kamis (22/10/2026), tak lama setelah keduanya berbicara lewat telepon. Bagi Kyiv, sinyal ini bukan sekadar soal kecepatan internet: Starshield adalah urat nadi komando dan kendali di medan perang.

Trump sendiri enggan mengonfirmasi atau membantah panggilan tersebut. "Apakah saya menelepon atau orang lain yang menelepon, tidak ada bedanya," ujarnya kepada wartawan di luar Gedung Putih sebelum bertolak ke Iowa. "Intinya, dia mengembalikannya," tambahnya merujuk pada Musk. Sehari sebelumnya, Trump bersikeras tidak mengetahui siapa yang memperlambat layanan dan menegaskan dirinya tidak terlibat.

Kisruh ini mencuat setelah The Wall Street Journal memberitakan bahwa Musk—pendiri sekaligus CEO SpaceX yang dikenal vokal mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy—memerintahkan pembatasan tersebut. Dua sumber anonim menyebut Trump dan Musk sempat membahas rencana itu tak lama setelah perubahan terungkap ke publik pekan lalu; satu sumber lain bahkan menyatakan Musk telah berbicara dengan Trump sebelum pembatasan diberlakukan. Yang menarik, pembatasan itu muncul bersamaan dengan meningkatnya kecaman Trump terhadap Zelenskyy soal serangan Ukraina ke infrastruktur energi Rusia, serta upaya Washington melonggarkan sanksi agar Moskow bisa memasok diesel ke pasar global.

Reaksi Kongres bergerak cepat. Senator John Cornyn dari Partai Republik mengatakan kepada CNBC bahwa ia sulit percaya Musk akan menurunkan kapasitas Starlink tanpa restu dari Gedung Putih. Sementara itu, Richard Blumenthal, anggota peringkat Partai Demokrat di Subkomite Investigasi Komite Keamanan Dalam Negeri Senat, melayangkan surat kepada Musk dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Ia mempertanyakan bagaimana teknologi satelit yang dibiayai miliaran dolar oleh pemerintah AS bisa "diturunkan untuk Ukraina tanpa pemberitahuan". Menurut Blumenthal, keputusan itu tidak hanya membahayakan pasukan dan warga Ukraina, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang sesungguhnya mengendalikan kapabilitas kritikal yang dibiayai negara.

Kasus ini memperlihatkan celah yang jarang dibicarakan: ketika infrastruktur pertahanan strategis berada di tangan perusahaan swasta, kendali pemerintah menjadi kabur. SpaceX selama ini menjadi kontraktor utama Pentagon untuk layanan satelit, namun Musk tetap memegang tuas operasional. Dalam situasi konflik, keputusan korporasi bisa berbenturan dengan kepentingan nasional—dan parlemen punya alasan kuat untuk menuntut transparansi kontrak. Lebih dari itu, insiden ini dapat mempercepat dorongan di Washington untuk memiliki cadangan kapabilitas satelit militer sendiri, alih-alih sepenuhnya bergantung pada penyedia komersial.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan meski tak secara langsung menyentuh kedaulatan nasional. Sejumlah operator telekomunikasi dalam negeri telah menjajaki kerja sama dengan penyedia satelit orbit rendah untuk memperluas jangkauan internet di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Pelajaran dari Ukraina adalah bahwa ketergantungan pada satu penyedia asing—terutama yang dikendalikan satu orang—menyimpan risiko politik dan operasional. Regulator telekomunikasi dan Kementerian Pertahanan perlu memastikan setiap kontrak infrastruktur strategis memiliki klausul keberlangsungan layanan, jaminan netralitas, dan mekanisme pengalihan kendali jika terjadi kebuntuan geopolitik.

Gedung Putih dan perwakilan Musk belum menanggapi permintaan komentar CNBC atas laporan terbaru tersebut. Namun tekanan publik tampaknya sudah cukup untuk memulihkan layanan. Pertanyaannya kini: akankah Kongres mendorong aturan yang lebih ketat terhadap penyedia satelit swasta, ataukah insiden ini akan berlalu begitu saja setelah Starshield kembali normal? Jawabannya akan menentukan seberapa besar negara—bukan korporasi—yang memegang kendali atas teknologi yang menentukan hidup-mati di medan perang.