Puluhan Relawan Panen Zaitun Ditahan Militer Israel, Politikus New York hingga Rabi Ikut Diamankan

Militer Israel menahan sekitar 80 relawan asal Amerika Serikat, Inggris, dan Israel yang sedang membantu petani Palestina memanen zaitun di dekat Bethlehem, Tepi Barat. Di antara mereka yang ditahan adalah Brad Lander, politikus Partai Demokrat yang baru saja memenangkan nominasi untuk kursi DPR dari New York, sejumlah rabi, dan mantan Wakil Jaksa Agung Israel.

Penahanan berlangsung pada Rabu (21/10/2026) ketika sekelompok besar aparat keamanan Israel tiba-tiba mendatangi kebun zaitun di luar Desa Nahalin. Menurut organisasi Protect the Harvest yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, para relawan sebelumnya tengah memanen secara damai di tanah milik pribadi sebuah keluarga Palestina yang mengundang mereka. Tentara Israel menyatakan kawasan itu telah ditetapkan sebagai zona militer tertutup, lalu memisahkan para relawan berdasarkan kewarganegaraan dan membawa mereka ke kantor polisi terdekat.

Lander, yang merupakan kritikus vokal kebijakan pemerintah Israel, mengunggah pesan dari dalam bus menuju kantor polisi. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama para rabi dan relawan hanya sedang memanen zaitun. "Pendudukan adalah kejahatan menurut hukum internasional. Memanen zaitun bukanlah tindakan kriminal menurut hukum mana pun yang saya ketahui," tulisnya, seperti dikutip Guardian.

Insiden ini bukan yang pertama. Sepanjang musim panen zaitun tahun ini, kelompok pemukim garis keras di Tepi Barat kerap melancarkan serangan terhadap petani Palestina dan siapa pun yang mendampingi mereka. Akhir pekan lalu, serangan brutal terhadap seorang jurnalis foto AS, sejumlah diplomat Eropa, dan seorang wali kota Prancis memicu kecaman internasional serta desakan agar pemerintah Israel menindak tegas para pelaku.

Joshua Schoffman, yang menjabat Wakil Jaksa Agung Israel lebih dari satu dekade, mengungkapkan kebingungannya melalui media sosial. Ia menyebut dirinya ditahan dengan tuduhan "kejahatan memanen zaitun". "Kami diminta berhenti dan semua orang menaatinya. Tidak ada gesekan sama sekali dengan pemukim maupun aparat keamanan," tulisnya. Pernyataan ini kontras dengan alasan pihak militer yang menyebut kawasan tersebut sebagai zona militer tertutup.

Hingga berita ini diturunkan, Lander telah dibebaskan dengan peringatan, sementara puluhan lainnya masih ditahan. Di antara mereka terdapat Jill Jacobs, CEO T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, dan 11 rabi Amerika lainnya yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Militer dan polisi Israel belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar.

Penahanan ini memperlihatkan sisi lain dari ketegangan yang terus memanas di Tepi Barat. Aksi solidaritas panen zaitun, yang sejatinya merupakan kegiatan pertanian rutin, berubah menjadi ajang konfrontasi antara relawan internasional dan aparat keamanan Israel. Langkah Lander yang blak-blakan menentang pendudukan dan mendukung pembatasan bantuan militer AS ke Israel menjadikannya simbol perlawanan dari dalam politik Amerika. Keterlibatannya dalam aksi ini berpotensi memperkuat narasi bahwa kebijakan Israel di Tepi Barat semakin sulit dibela di panggung global.

Dari sudut pandang Indonesia, penahanan relawan asing—termasuk politikus dan rabi—menegaskan bahwa solidaritas internasional terhadap Palestina tidak lagi hanya soal retorika. Indonesia, yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tekanan diplomatik melalui organisasi multilateral. Namun, dampak langsung terhadap kebijakan luar negeri Indonesia masih bergantung pada respons kolektif negara-negara lain, terutama AS sebagai sekutu utama Israel.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada bagaimana pemerintah Israel menangani gelombang kritik yang kian meluas, termasuk dari kalangan Yahudi progresif di AS. Jika penahanan semacam ini terus berulang, bukan tidak mungkin akan memicu reaksi lebih keras dari Washington, yang selama ini menjadi penyokong militer terbesar Israel. Pertanyaannya, sampai kapan aksi damai memanen zaitun harus berhadapan dengan tindakan represif?