Dua Tahun Prabowo-Gibran, Warga Surabaya Turun ke Jalan Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional
Baca dalam 60 detik
- Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar berdemonstrasi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Massa menuntut status bencana nasional untuk karhutla yang melanda Kalimantan, Sumatra, dan Papua, serta menyoroti lambannya respons pemerintah.
- Aksi berakhir dengan pemasangan spanduk tuntutan dan janji melanjutkan gelombang protes jika tidak ada perbaikan.
Ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Surabaya Sadar menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (22/10) sore. Aksi ini menandai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai belum membawa perbaikan nyata.
Massa memulai long march dari Tugu Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman sejak siang, lalu memadati Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan pakaian serba hitam dan tanpa atribut organisasi, mereka membentuk barisan melingkar sambil membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes on Karhutla”, “Cukup 2 Tahun”, dan “BBM Langka”.
Koordinator lapangan Daniel Situmorang menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan gerakan kolektif dari berbagai elemen—mahasiswa, serikat pekerja, buruh, dan masyarakat sipil lainnya. “Ini gerakan persatuan dari aliansi mahasiswa, serikat pekerja, buruh, dan masyarakat sipil,” ujarnya di lokasi.
Selain menyoroti kinerja pemerintahan, massa menyoroti krisis lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Mereka mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional tanpa terhambat prosedur administratif. “Nyawa sudah melayang. Jangan lagi berdalih prosedural,” tegas Daniel.
Sejumlah peserta membawa pengalaman pahit dari daerah terdampak. Muhammad Athar Farizi, mahasiswa asal Kalimantan Timur yang tengah menempuh studi di Universitas Airlangga, menyampaikan orasi penuh emosi. Ia menceritakan keluarganya kesulitan bernapas dan terganggu aktivitasnya akibat asap tebal. “Kondisi keluarga saya di Kalimantan sangat memprihatinkan, terutama pernapasan mereka,” kata Athar sambil terisak.
Ia pun mengkritik sikap pemerintah pusat dan daerah yang dinilai abai. “Pejabat di istana, kantor bupati, wali kota, gubernur hanya merasakan enaknya. Kami rakyat kecil yang menanggung dampaknya,” ujarnya.
Pengamanan ketat terlihat di sekitar Grahadi. Polisi memasang kawat berduri dan menyiagakan kendaraan taktis water cannon. Menanggapi itu, Daniel menyindir agar sumber daya tersebut dialihkan ke titik krisis. “Daripada menembak massa, lebih baik water cannon dikirim ke Kalimantan untuk memadamkan hutan yang terbakar,” katanya.
Massa menegaskan tidak berniat menemui perwakilan Pemprov Jawa Timur. Mereka membubarkan diri secara tertib setelah memasang spanduk berisi empat tuntutan di Patung Gubernur Suryo, Taman Apsari. Namun Daniel memastikan aksi serupa akan kembali digelar dengan jumlah peserta lebih besar. “Ini bukan aksi terakhir. Kami akan terus ada dan berlipat ganda,” pungkasnya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai berbagai tantangan, termasuk krisis lingkungan yang memicu korban jiwa dan penderitaan warga akibat ISPA. Desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi ujian bagi respons pemerintah. Akankah tuntutan ini direspons dengan langkah konkret, atau justru memicu gelombang protes yang lebih luas?
