Inflasi dan Pinjaman Inggris Cetak Rekor, Chancellor Healey Terpojok Sebelum Budget

Inggris menghadapi tekanan ekonomi yang memburuk menjelang pengumuman Budget pada 28 Oktober mendatang. Inflasi tahunan melonjak ke 3,5% pada September—tertinggi sejak Oktober 2025—sementara pinjaman pemerintah melonjak ke £24,5 miliar pada bulan yang sama, menurut data Office for National Statistics (ONS) yang dirilis Rabu (22/10/2025). Kombinasi ini menempatkan Chancellor John Healey dalam posisi sulit: ia harus menyeimbangkan disiplin fiskal dengan janji tidak menaikkan pajak utama.

Kenaikan inflasi dari 3,1% pada Agustus menjadi 3,5% pada September didorong oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan. Harga bensin rata-rata naik 8,2 pence per liter menjadi 169,5 pence, sementara diesel mencapai 192,5 pence per liter—termahal sejak Agustus 2022. Secara keseluruhan, harga BBM naik 29,8% dalam periode yang dicakup data tersebut. Grant Fitzner, kepala ekonom ONS, menyebut kenaikan ini "signifikan" dan turut didorong oleh harga tiket pesawat, gim komputer, serta acara langsung.

Di sisi fiskal, pinjaman pemerintah pada September mencapai £24,5 miliar, naik £1,8 miliar dari tahun sebelumnya. Akibatnya, total pinjaman sejak awal tahun fiskal melampaui perkiraan Office for Budget Responsibility (OBR) sebesar £6 miliar. Meskipun rasio utang terhadap PDB menurun, total utang Inggris untuk pertama kalinya menembus £3 triliun. Kenaikan biaya bunga utang akibat inflasi tinggi menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya pinjaman.

Healey berdalih bahwa kenaikan harga akibat konflik di Timur Tengah dan Eropa memang menghantam Inggris dan negara lain. Ia menegaskan Budget mendatang akan tetap berpegang pada aturan fiskal pemerintah dan mendorong pertumbuhan di seluruh wilayah. Namun, angka pinjaman yang membengkak mempersempit ruang manuver. Ruth Gregory, wakil kepala ekonom Inggris di Capital Economics, menilai data pinjaman "menggambarkan situasi suram" dan memperkuat perkiraan bahwa Healey akan menyusun Budget hati-hati dengan dampak ekonomi minimal, menunda keputusan fiskal tersulit hingga tahun depan.

Oposisi Konservatif menuduh Partai Buruh "kehilangan kendali atas ekonomi". Shadow Chancellor Andrew Griffith mendesak Healey untuk memangkas defisit, mengurangi regulasi, dan menekan biaya hidup. Ia juga menjanjikan pemotongan pajak dan belanja pemerintah jika partainya berkuasa. Di sisi lain, kenaikan inflasi September juga menentukan kenaikan manfaat sosial pada April mendatang, termasuk pensiun negara yang diperkirakan naik 3,9% akibat triple lock, serta tunjangan seperti PIP dan carer's allowance yang secara hukum terikat pada CPI September.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin tantangan fiskal global: harga energi yang volatil akibat geopolitik dapat menekan inflasi dan memperlebar defisit anggaran. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi tekanan serupa, terutama karena subsidi energi dan volatilitas rupiah masih menjadi risiko utama. Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik relatif lebih tangguh dibandingkan Inggris yang sangat bergantung pada impor energi.

Dengan Budget tinggal sepekan lagi, pasar akan mencermati apakah Healey mampu meramu kebijakan yang menenangkan pasar obligasi tanpa menambah beban rumah tangga. Pertanyaannya, akankah disiplin fiskal tetap dijaga di tengah tekanan inflasi yang belum mereda, atau justru menjadi bumerang politik bagi pemerintahan Buruh?