Lampu Hijau Jackdaw: Burnham Pilih Gas North Sea, Pertaruhkan Kredibilitas Iklim

Pemerintah Inggris secara resmi memberikan izin produksi gas di Lapangan Jackdaw, Laut Utara, pada Selasa (21/10/2026). Keputusan yang telah dinanti setelah lobi intensif dari Shell dan Equinor ini langsung memicu kemarahan kelompok pegiat lingkungan serta sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh, yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan komitmen iklim negara.

Menteri Energi Miatta Fahnbulleh mengumumkan bahwa regulator kini dapat memberikan persetujuan final, dengan pasokan gas perdana diperkirakan mengalir ke rumah tangga dan bisnis pada akhir bulan ini. "Setelah mempertimbangkan seluruh faktor, saya setuju gas dari Jackdaw diproduksi. Ini akan memperkuat ketahanan energi dengan gas domestik musim dingin ini," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Keputusan ini menjadi ujian berat bagi Perdana Menteri Andy Burnham, yang dalam manifesto 2024 berjanji menghentikan lisensi pengeboran baru. Namun, perusahaan pemegang konsesi lama tetap mengajukan izin lingkungan baru setelah pengadilan membatalkan persetujuan sebelumnya pada awal tahun karena tidak memperhitungkan emisi karbon dari pembakaran gas. Pemerintah tampak mengulur pengumuman hingga setelah pemilihan sela Holborn dan St Pancras pada 8 Oktober lalu, yang dimenangkan Buruh meski disorot Partai Hijau.

"Ini menciptakan 27 lapangan kerja dan mengamankan 273 posisi. Tapi itu bukan pertimbangan utama. Keputusan ini mendukung ketahanan energi dengan gas dalam negeri dan meminimalkan impor bahan bakar beremisi tinggi," tegas Fahnbulleh, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan target nol emisi 2050.

Burnham sendiri menekankan pendekatan pragmatis. "Di saat rakyat kesulitan, sudah sepatutnya kita memaksimalkan cadangan energi yang ada secara bertanggung jawab. Kami tetap berkomitmen pada energi terbarukan, tetapi minyak dan gas masih dibutuhkan selama beberapa dekade," katanya.

Meski pemerintah berdalih proyek ini menjaga pasokan domestik, kalangan aktivis meragukan manfaat ekonominya. Tessa Khan, Direktur Eksekutif Uplift, menyebut Jackdaw hanya akan memasok sekitar 2% kebutuhan gas nasional dan tidak akan menghentikan penurunan lapangan kerja di Laut Utara karena operasinya sebagian besar tanpa awak. "Kredibilitas iklim Buruh dipertaruhkan. Tidak ada lapangan minyak dan gas baru yang kompatibel dengan batas iklim aman," tegasnya.

Senada, Ketua Partai Hijau Zack Polanski menyebut keputusan itu sebagai "vandalisme iklim" dan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan. Ia menyoroti pengakuan Menteri Energi sendiri bahwa proyek ini tidak akan menurunkan tagihan energi rumah tangga. Sementara itu, Greenpeace UK menilai izin ini sebagai kemenangan Shell atas kepentingan publik, dan memperingatkan bahwa persetujuan untuk Lapangan Rosebank berikutnya akan melepaskan emisi setara 56 pembangkit listrik batu bara yang beroperasi setahun penuh.

Di sisi lain, industri minyak dan gas mengklaim Jackdaw dan Rosebank dapat menyumbang hingga 10% produksi Inggris pada puncaknya. Adura bahkan merilis laporan yang menyebut penolakan kedua proyek akan merugikan ekonomi hingga £10,8 miliar selama satu dekade. Pemerintah berharap dana kekayaan energi baru dapat meredam kritik bahwa ekspansi fosil bertentangan dengan transisi hijau.

Bagi Indonesia, dinamika di Inggris ini menjadi cermin tantangan serupa: bagaimana menyeimbangkan ketahanan energi jangka pendek dengan komitmen iklim yang mengikat. Indonesia juga tengah mendorong transisi energi sambil tetap mengandalkan batu bara dan gas untuk pembangkit. Keputusan Burnham menunjukkan bahwa bahkan negara maju dengan target iklim ambisius sekalipun menghadapi dilema politik yang tajam antara tekanan ekonomi dan tuntutan lingkungan.

Ke depan, mata akan tertuju pada keputusan terpisah untuk Rosebank, yang diperkirakan jauh lebih besar dan berisiko. Jika Inggris kembali memberikan lampu hijau, gelombang protes dari dalam negeri dan komunitas internasional diprediksi membesar, sekaligus menguji apakah "jalan pragmatis" Buruh mampu bertahan hingga pemilu berikutnya.