Inggris Wajibkan Sekolah Perangi Antisemitisme, Holocaust Education Dirombak

Pemerintah Inggris memutuskan untuk merombak total pendekatan pendidikan tentang Holocaust dan penanganan antisemitisme di sekolah-sekolah Inggris. Keputusan ini diambil setelah sebuah tinjauan independen mengungkap skala antisemitisme yang dinilai mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan. Menteri Pendidikan Lucy Powell menyatakan bahwa pemerintah akan memperbarui dan memperkuat kurikulum agar generasi muda memahami bentuk kebencian terhadap Yahudi di dunia modern.

Tinjauan yang dipimpin oleh mantan kepala inspektur Ofsted, Sir David Bell, telah diserahkan ke Parlemen pada Rabu (25/3). Laporan tersebut merekomendasikan agar sekolah dan perguruan tinggi di Inggris mewajibkan pengakuan antisemitisme sebagai kategori kejahatan yang berbeda, sehingga penanganannya tidak lagi disamakan dengan tindakan rasisme atau perundungan biasa. Pemerintah menerima seluruh 27 rekomendasi yang diajukan, termasuk pelatihan khusus bagi guru dan pencatatan insiden yang lebih konsisten.

Powell menyebut momen ini sebagai "titik balik generasional" untuk mendidik ulang kaum muda, di mana ia menilai isu antisemitisme "sangat lazim" terjadi. "Ini benar-benar krisis dan saya rasa situasinya makin buruk sejak Sir David memulai tinjauan ini," ujarnya kepada BBC. Ia menekankan bahwa tantangan ini tidak hanya dirasakan oleh warga Yahudi pada umumnya, tetapi juga oleh siswa dan guru Yahudi di sekolah dan perguruan tinggi.

Tinjauan ini diluncurkan menyusul serangkaian insiden berprofil tinggi, termasuk serangan di sinagoga Heaton Park di Manchester pada Oktober 2025 yang menewaskan dua orang. Selain itu, pemerintah juga memerintahkan tinjauan terpisah terhadap antisemitisme di layanan kesehatan serta hukum pidana dan kebencian. Sebelumnya, BBC pada Agustus mengungkap bahwa tinjauan Bell menemukan anak-anak sekolah Yahudi mengalami pelecehan dan kekerasan secara rutin, sementara para kepala sekolah Yahudi lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus keamanan daripada urusan pendidikan.

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi, pemerintah akan mendorong sekolah untuk mengadopsi definisi kerja antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), meskipun sifatnya tidak wajib. Definisi ini didukung oleh organisasi Yahudi arus utama dan telah diadopsi oleh 47 negara, termasuk Inggris, serta sebagian besar universitas di Inggris. Namun, beberapa contoh perilaku antisemit dalam definisi IHRA menuai kontroversi.

"Ini bukan hanya laporan untuk anak-anak Yahudi di sekolah Yahudi. Ini untuk semua anak dan remaja di semua sekolah dan perguruan tinggi. Kita tahu bahwa antisemitisme melampaui semua batas," tegas Sir David Bell.

Board of Deputies of British Jews menyambut baik langkah ini. Juru bicara organisasi tersebut mengatakan bahwa memperlakukan antisemitisme sebagai isu pengamanan akan menciptakan kewajiban eksplisit bagi semua sekolah untuk menanganinya seperti ancaman lain terhadap keselamatan anak, sekaligus memperkuat akuntabilitas. Sementara itu, Rabbi Charley Baginsky dan Rabbi Josh Levy dari Movement for Progressive Judaism menilai laporan ini "mengungkap kegagalan serius dalam cara sekolah mengenali dan merespons antisemitisme". Mereka juga menekankan perlunya pendidikan tentang kreativitas, musik, sastra, dan humor Yahudi agar siswa memahami kekayaan tradisi tersebut.

Dan Green, Chief Executive Anne Frank Trust UK, menyatakan bahwa tinjauan ini "mengonfirmasi apa yang kami lihat di ruang kelas setiap hari". Menurutnya, antisemitisme di sekolah adalah nyata, meluas, dan sering tidak dikenali atau ditantang. "Satu kali assembly tidak cukup, begitu pula hanya duduk menonton video. Anak muda perlu ruang untuk mengajukan pertanyaan sulit, menantang asumsi mereka sendiri, dan memahami bahwa antisemitisme tidak dimulai atau berakhir dengan Holocaust," ujarnya.

Namun, National Education Union (NEU) mengangkat kekhawatiran tentang potensi terciptanya "hierarki rasisme" dan adopsi definisi IHRA. Serikat guru ini menilai definisi tersebut berisiko "mengaburkan batas antara antisemitisme dan kritik yang sah terhadap pemerintah Israel serta genosida di Gaza". NEU menyambut baik fokus yang diperkuat pada antisemitisme, tetapi menegaskan bahwa "tidak ada bentuk rasisme yang boleh diminimalkan".

Keputusan ini juga menuai sorotan terkait netralitas politik guru. Powell menegaskan bahwa guru tidak boleh membawa pandangan politik pribadi ke dalam kelas, namun tidak boleh menghindari diskusi tentang topik-topik penting. Ia menekankan bahwa pendidikan Holocaust yang baru akan menantang beberapa konsep yang dimiliki generasi muda saat ini.

Dengan langkah ini, Inggris menjadi salah satu negara yang paling agresif dalam memberantas antisemitisme di dunia pendidikan. Namun, pertanyaan besar masih menyelimuti: akankah pendekatan ini efektif menekan angka insiden, atau justru memicu perdebatan baru tentang kebebasan akademik dan kritik terhadap kebijakan luar negeri? Yang jelas, pemerintah Inggris telah memilih jalan untuk tidak tinggal diam.