COP17 Keanekaragaman Hayati: Saatnya Berhenti Menunda, Alam Tak Bisa Menunggu

Menteri lingkungan dari hampir 200 negara berkumpul di Yerevan, Armenia, pekan ini untuk KTT Keanekaragaman Hayati COP17. Di tengah tekanan anggaran global dan krisis geopolitik, mantan Menteri Lingkungan Kanada Steven Guilbeault mengingatkan bahwa komitmen yang dibuat di Montreal pada 2022 untuk menghentikan dan membalikkan kerusakan alam pada 2030 semakin jauh dari kenyataan. Ia menegaskan, tidak akan ada tahun yang lebih baik untuk bertindak—hanya tahun ini.

Dalam kesepakatan Montreal, negara-negara berjanji melindungi 30% daratan dan lautan dunia serta mengalirkan US$200 miliar per tahun untuk alam. Mereka juga sepakat mengatasi subsidi senilai US$500 miliar yang merusak lingkungan. Namun hampir empat tahun berlalu, janji itu belum terwujud. Konteks global berubah: perang, cuaca ekstrem, dan tekanan fiskal membuat para pemimpin cenderung memilih kebijakan yang tampak mendesak secara politik.

Guilbeault, yang ikut mendorong kesepakatan itu, menolak dikotomi palsu antara melindungi alam dan menjaga perekonomian. Ia mencontohkan petani di Prancis yang beralih dari pupuk kimia ke praktik berbasis keanekaragaman hayati dan tetap panen di tengah kekeringan ekstrem. Di Brasil, brigade pemadam kebakaran adat berhasil menekan kebakaran lebih dari 20% di sebagian Cerrado dan Amazon—wilayah yang krusial bagi perdagangan kedelai dan komoditas global.

Di Yerevan, Guilbeault mendesak tiga langkah konkret. Pertama, menetapkan jadwal dan tonggak antara untuk memenuhi janji pendanaan publik US$30 miliar pada 2030. Kedua, menggelar pertemuan menteri keuangan dalam dua tahun ke depan untuk merancang peta jalan mengalihkan subsidi berbahaya. Ketiga, menyusun rencana aksi menutup kesenjangan perlindungan antara ekosistem darat dan laut, menjelang COP Laut pertama di New York pada Januari tahun depan.

“Ini adalah pohon Anda,” ujar Guilbeault merujuk pada pengalaman masa kecilnya memanjat pohon untuk memprotes penebangan. “Di Montreal, hampir 200 negara memanjat bersama. Di Yerevan, tekanan untuk turun akan sangat kuat. Jangan menyerah.”

Bagi Indonesia, seruan ini relevan. Sebagai negara megadiversitas dengan hutan hujan tropis terluas ketiga dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap pendanaan iklim internasional dan reformasi subsidi. Penurunan bantuan pembangunan luar negeri global dapat mempersempit ruang fiskal untuk program konservasi domestik, sementara komitmen mengalihkan subsidi fosil dan lahan menjadi peluang jika dimanfaatkan dalam negosiasi pendanaan transisi energi.

Namun tantangannya bukan hanya soal uang. Hanya 15% rencana keanekaragaman hayati nasional yang memuat strategi mengatasi subsidi merusak. Tanpa pergeseran kebijakan fiskal yang berani, target 2030 akan tetap menjadi dokumen tanpa gigi. Pertanyaannya, akankah para menteri di Yerevan memilih memanjat pohon bersama, atau turun dan membiarkannya ditebang?