Farage Janjikan Bebas Pajak untuk Reservis Militer, Reform UK Incar Suara Kelas Pekerja

Ketua Reform UK, Nigel Farage, menegaskan komitmennya untuk menghapus pajak atas penghasilan tentara cadangan (reservis) militer. Janji itu disampaikan di hadapan sekitar 300 anggota dan anggota dewan partainya dalam rapat umum di Plymouth Arena, Jumat (14/3/2025), sebagai bagian dari tur nasional bertajuk "100 Hari Menyelamatkan Inggris".

Menurut Farage, kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong lebih banyak warga bergabung menjadi reservis. "Siapa pun yang mendaftar sebagai reservis dan menjalankan tugasnya tidak akan dikenai pajak atas bayaran yang mereka terima," ujarnya, seraya menambahkan bahwa partainya ingin memperbesar jumlah personel cadangan.

Usulan ini muncul di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Inggris, yang tengah menyeimbangkan anggaran pertahanan dengan kebutuhan domestik. Reform UK, partai yang selama ini identik dengan sikap anti-imigrasi, tampaknya berupaya memperluas basis dukungan dengan menyasar kelompok kelas pekerja, termasuk mereka yang memiliki latar belakang militer.

Dalam sesi tanya jawab dengan BBC, Farage menanggapi pertanyaan tentang Councillor Ben Rowe, anggota dewan Reform UK di Plymouth yang diselidiki pada Mei lalu karena tuduhan menyebarkan konten Islamofobia di media sosial. Rowe akhirnya dibebaskan. Farage menyebut Rowe sebagai "orang yang solid" dan tetap mendukungnya. "Mereka ini orang-orang kelas pekerja yang terjun ke politik, melampiaskan kekesalan pada isu-isu tertentu, dan mungkin masih perlu belajar banyak soal politik," katanya. "Tapi jangan menghakimi setiap ucapan orang. Dia masih di partai karena semua orang percaya dia orang baik."

Pernyataan itu memicu kritik dari kelompok anti-rasisme yang hadir dalam aksi protes di luar arena. Liam Condron-Farnos dari Stand Up To Racism menilai politik Farage dibangun di atas histeria anti-imigran. "Kami perlu menunjukkan bahwa pandangannya tidak diterima secara luas di negara ini," tegasnya. Aksi protes berlangsung dengan pengawalan ketat polisi.

Selain isu reservis, Farage juga menyinggung kebijakan luar negeri. Menanggapi pengiriman jet tempur Inggris untuk membela Arab Saudi, ia menyatakan bahwa Inggris "bahkan bukan pemain lagi" di kancah global. Menurutnya, London hanya mampu membantu misi perdamaian sebatas kemampuannya, tetapi harus mengakui bahwa kapasitasnya sebagai aktor internasional yang efektif telah menurun.

Pernyataan tersebut mencerminkan narasi populis yang selama ini menjadi ciri Reform UK: menawarkan solusi sederhana untuk masalah kompleks, dari pajak hingga pertahanan. Namun, janji bebas pajak bagi reservis menimbulkan pertanyaan tentang sumber pendanaan dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Sejauh ini, Farage belum merinci besaran potensi kerugian fiskal maupun mekanisme kompensasinya.

Di sisi lain, pembelaan terhadap Rowe menunjukkan bagaimana Farage berupaya mempertahankan loyalis di tengah sorotan media. Strategi ini berisiko memperkuat citra partai sebagai wadah bagi tokoh-tokoh kontroversial, tetapi juga bisa memperkuat ikatan dengan basis akar rumput yang merasa terwakili.

Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris mungkin tidak berdampak langsung, tetapi arah kebijakan pertahanan dan fiskal negara tersebut tetap relevan. Inggris adalah salah satu mitra dagang dan investasi penting, serta anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pergeseran prioritas anggaran—termasuk jika janji bebas pajak reservis benar-benar diwujudkan—dapat memengaruhi kontribusi Inggris pada misi perdamaian dan stabilitas global, yang secara tidak langsung berdampak pada kepentingan Indonesia di forum multilateral.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Reform UK mampu mengartikulasikan kebijakan yang lebih terukur, atau justru terjebak dalam retorika populis tanpa landasan fiskal yang jelas. Pertanyaannya, sejauh mana janji bebas pajak ini akan menjadi daya tarik nyata bagi pemilih, atau hanya menjadi gimmick politik menjelang pemilu?