Vance Menolak Dukung Netanyahu, Sinyal Perpecahan Strategi Politik Luar Negeri AS

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengejutkan publik dengan menolak memberikan dukungan eksplisit kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tengah mencalonkan diri kembali. Sikap ini kontras dengan Presiden Donald Trump yang justru melontarkan pujian terbuka bagi Netanyahu, menjadikannya perbedaan sinyal politik yang jarang terlihat di panggung pemerintahan AS.

Dalam wawancara dengan program 2WAY Tonight yang dipandu Mark Halperin, Vance menegaskan bahwa ia tidak sedang menentang Netanyahu, namun juga tidak ingin terlibat dalam urusan elektoral negara lain. “Saya tidak anti-memberi dukungan, dan saya tidak pro-memberi dukungan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa fokusnya saat ini adalah mendukung kandidat-kandidat Amerika menjelang pemilu sela. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa Vance ingin menjaga jarak dari kontestasi politik luar negeri yang berpotensi menyeret isu domestik.

Di sisi lain, Trump melalui platform Truth Social memuji Netanyahu sebagai “Perdana Menteri Pejuang yang hebat, dan mitra yang lebih hebat lagi untuk perdamaian dalam memerangi Republik Islam Iran.” Netanyahu pun berterima kasih atas dukungan tersebut. Perbedaan sikap antara presiden dan wakil presiden ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi pesan politik luar negeri AS, terutama saat pemerintahan tengah menghadapi tekanan publik terkait kebijakan di Timur Tengah.

Menariknya, Vance bukanlah figur yang antipati terhadap keterlibatan politik luar negeri. Pada April lalu, ia terbang ke Budapest untuk memberikan dukungan terbuka bagi Perdana Menteri Viktor Orban yang saat itu mencalonkan diri kembali, meski akhirnya Orban tumbang. Tahun sebelumnya di Munich, Vance juga sempat bertemu dengan Alice Weidel, pemimpin partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD). Namun untuk kasus Israel, Vance memilih bersikap hati-hati, mungkin karena kompleksitas isu dan besarnya perhatian publik Amerika.

Penolakan Vance ini juga terjadi di tengah menurunnya dukungan publik AS terhadap Israel. Sejak serangan Hamas pada 2023 dan respons militer Israel yang kontroversial, debat di Amerika semakin keras. Vance sendiri pada Juni lalu pernah menyatakan bahwa Israel hampir kehilangan seluruh sekutunya di dunia dan perlu berpikir ulang sebelum menyingkirkan satu-satunya kawan yang tersisa. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia memahami posisi internasional Israel yang semakin terisolasi, namun enggan menuangkannya dalam bentuk dukungan elektoral.

Bagi Indonesia, dinamika politik AS ini layak dicermati. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung konsisten solusi dua negara, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap arah kebijakan AS di Timur Tengah. Sikap Vance yang lebih hati-hati bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Washington tidak sepenuhnya solid dalam mendukung Netanyahu, membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk terus menekan agar proses perdamaian kembali ke jalur yang adil. Namun, jika Trump tetap vokal mendukung Netanyahu, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan kebijakan AS yang lebih pro-Israel dalam beberapa bulan mendatang.

Ke depan, publik akan menantikan apakah perbedaan sikap antara Trump dan Vance ini akan berdampak pada hasil pemilu Israel dan posisi AS di kawasan. Pertanyaannya, akankah Gedung Putih menyeragamkan pesan politik luar negerinya, atau justru membiarkan keretakan ini menjadi cermin pergeseran lanskap politik domestik AS menjelang pemilu sela?