Isabella Weber dan Resep Ekonomi Antifasis: Bikin Kebutuhan Pokok Terjangkau

Ekonom asal Jerman, Isabella Weber, melontarkan kritik tajam terhadap disiplin ilmunya sendiri: para ekonom terlalu sibuk menjaga kemurnian ideologi dan enggan melihat kenyataan pahit di lapangan. Ia menganalogikan ekonom dengan dokter gigi—pasien tidak peduli pada dogma ketika sedang kesakitan. Menurut Weber, masalah utama ekonomi global saat ini bukanlah kurangnya teori, melainkan ketidakmampuan sistem yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar mayoritas penduduk. Ketimpangan ekstrem dan konsentrasi korporasi, katanya, telah mencapai tingkat yang "tidak kompatibel dengan demokrasi".

Weber, 38 tahun, adalah associate professor di University of Massachusetts Amherst dan penasihat berbagai pembuat kebijakan di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin. Namanya mencuat setelah mempopulerkan istilah "greedflation" untuk menggambarkan praktik mengambil keuntungan berlebihan saat krisis biaya hidup. Dalam bukunya yang baru, Anti-Fascist Economics, ia menawarkan solusi yang tampak sederhana namun revolusioner: buat kebutuhan pokok—pangan, air, energi, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan—terjangkau bagi semua orang.

Gagasan ini bukan sekadar wacana. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, telah mengadopsi pemikiran Weber ke dalam agenda keterjangkauan kotanya, termasuk bus gratis, penitipan anak universal, kontrol sewa, dan toko kelontong publik. Weber juga pernah berkonsultasi dengan politisi AS seperti Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Bernie Sanders, serta menteri Inggris Ed Miliband. Di Jerman, ia duduk dalam komisi reformasi aturan fiskal yang dibentuk pemerintah pimpinan CDU.

Weber tidak menawarkan solusi seragam. Ia menekankan pentingnya intervensi spesifik di setiap titik rantai nilai. Untuk pangan, ia mengusulkan sistem buffer stock publik—entitas milik negara yang membeli dan menjual komoditas untuk menstabilkan harga, bukan mencari laba. Ia mencontohkan kebijakan canasta básica di Meksiko, di mana peritel secara sukarela membatasi harga sekeranjang kebutuhan pokok dengan imbalan tarif dan keringanan pajak. Kebijakan ini disebut berkontribusi pada kenaikan suara partai berkuasa Morena dari 55% menjadi 61% pada pemilu 2024.

Isu iklim menjadi fondasi pemikiran Weber. Ia menilai kebijakan ekonomi yang mengabaikan krisis iklim tidak akan mampu membendung fasisme. Ketergantungan pada bahan bakar fosil, tulisnya, membuat masyarakat rentan terhadap volatilitas harga minyak dan gas yang memicu ketidakamanan ekonomi—lahan subur bagi politik otoriter. Weber mendorong stabilisasi "jatah dasar" bahan bakar fosil untuk konsumsi individu, namun ia memperingatkan bahwa tanpa investasi besar dalam infrastruktur hijau, kebijakan itu hanya permainan zero-sum.

"Fasisme bangkit dari frustrasi yang lahir dari krisis penghidupan. Kita harus merebut kembali kebutuhan pokok ini sekarang," ujar Weber.

Pemikiran Weber bukan tanpa kontroversi. Pada Desember 2021, ketika ia pertama kali mengusulkan kontrol harga untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, reaksi keras datang dari kalangan ekonom arus utama. Ia sempat dijuluki "wanita paling dibenci di bidang ekonomi" oleh majalah The New Yorker, dan ekonom peraih Nobel Paul Krugman menyebut argumennya "benar-benar bodoh"—meski kemudian meminta maaf. "Itu masa yang mengerikan dalam hidup saya," kenangnya. "Tapi apa yang saya katakan sekarang terbukti benar. Ini memberi saya keyakinan yang tenang."

Bagi Indonesia, gagasan Weber relevan dengan persoalan harga pangan dan energi yang kerap menjadi pemicu inflasi dan gejolak sosial. Kebijakan buffer stock sebenarnya bukan hal asing—Badan Urusan Logistik (Bulog) telah lama menjalankan fungsi serupa untuk beras. Namun, cakupan dan efektivitasnya kerap dipertanyakan. Usulan Weber untuk memperluas intervensi ke sektor energi, transportasi, dan perumahan bisa menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan di Jakarta, terutama di tengah tekanan global yang meningkatkan biaya hidup.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah negara perlu campur tangan, melainkan seberapa berani pemerintah mengambil alih kendali atas sektor-sektor yang selama ini diserahkan ke mekanisme pasar. Jika Weber benar, mengabaikan keterjangkauan sama saja dengan membiarkan demokrasi tergerus dari dalam. Akankah para pemimpin dunia mendengarkan—atau menunggu hingga harga politiknya terlalu mahal untuk dibayar?