Burnham Tawarkan Kemitraan Devolution ke Skotlandia, Swinney Tetap Kunci Agenda Kemerdekaan

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham akan menyambangi Skotlandia pada Jumat (26/9) untuk menawarkan kemitraan devolution kepada Menteri Pertama John Swinney. Dalam lawatan ke North Lanarkshire itu, Burnham hendak meyakinkan bahwa setiap wilayah di Skotlandia dapat memperoleh akses pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih merata.

Namun, undangan tersebut datang di tengah ketegangan politik yang belum surut. Swinney, yang memimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP), tetap mengusung target referendum kemerdekaan kedua paling lambat 2031. Sementara Burnham, mantan Wali Kota Manchester, justru ingin memperluas devolusi ke tingkat lokal di seluruh Inggris Raya — sebuah pendekatan yang ia nilai lebih membumi ketimbang memusatkan kekuasaan di Edinburgh.

Dalam pidato yang disiapkan, Burnham akan menyatakan bahwa Pemerintah Skotlandia saat ini termasuk salah satu administrasi devolusi paling tersentralisasi di Eropa. Ia menilai Holyrood — parlemen Skotlandia — belum cukup memberi ruang bagi masyarakat yang paling memahami kebutuhan daerahnya, meski devolusi dari Westminster telah berjalan 27 tahun. Burnham akan mengajak Edinburgh bekerja sama dengan kantor No10 North dan Scotland Office untuk merumuskan "model baru pemberdayaan regional" yang memungkinkan komunitas dengan kekuatan, identitas, dan ambisi masing-masing menangkap peluang ekonomi baru.

Bagi Burnham, devolusi lokal adalah area kebijakan yang memungkinkan adanya titik temu antara London dan Edinburgh. Keduanya telah menyatakan kesediaan mendorong kekuasaan ke tingkat kota dan komunitas. Namun, Swinney memberi peringatan agar Perdana Menteri tidak melangkah terlalu jauh dengan mencabut kewenangan Holyrood. Peringatan itu mencerminkan kekhawatiran bahwa tawaran devolusi bisa menjadi pintu masuk bagi pengurangan otonomi Skotlandia.

"Ini adalah tawaran saya kepada Pemerintah Skotlandia. Dengan kita bekerja sama, tidak ada batas untuk apa yang bisa kita capai bagi rakyat Skotlandia," ujar Burnham dalam pernyataan yang dikutip BBC.

Di sisi lain, Swinney dijadwalkan menyampaikan pidato kunci pada konferensi SNP hari Sabtu yang akan kembali menegaskan dorongan kemerdekaan. Ia sebelumnya menyambut baik pernyataan Burnham bahwa jajak pendapat perbatasan akan dipertimbangkan di Skotlandia dan Irlandia Utara jika ada konsensus yang jelas dan opini publik berubah. Namun, dalam pertemuan di Glasgow, Burnham justru menegaskan bahwa referendum kemerdekaan Skotlandia kedua tetap "di luar batas".

Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch, yang juga berkunjung ke Edinburgh pada Kamis, menyatakan partainya tidak memiliki rencana mencabut kewenangan Parlemen Skotlandia. Meski demikian, ia membuka wacana untuk meninjau ulang cara kerja devolusi. "Devolusi adalah sebuah proses. Bukan agama yang harus disembah," kata Badenoch. "Jika proses tidak berjalan, bagaimana kita bisa memperbaikinya daripada hanya mengatakan proses sudah ada dan tidak ada yang bisa dilakukan? Kami mengedepankan solusi."

Badenoch menambahkan bahwa fokus partainya adalah membuat hidup rakyat lebih sejahtera, bukan menarik kewenangan. Pernyataan itu menyiratkan bahwa Partai Konservatif berusaha menempatkan diri sebagai kekuatan yang pragmatis di tengah perdebatan konstitusional yang memanas.

Dinamika di Inggris ini menarik dicermati dari Jakarta. Sejumlah negara kesatuan, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan serupa: bagaimana mendistribusikan kekuasaan ke daerah tanpa memicu fragmentasi politik. Tawaran Burnham untuk memperkuat devolusi lokal bisa menjadi rujukan tentang desain otonomi asimetris — memberi ruang lebih besar kepada wilayah dengan kapasitas fiskal dan identitas khas, tanpa harus mengubah bentuk negara. Namun, pengalaman Skotlandia menunjukkan bahwa devolusi tidak otomatis meredam tuntutan kemerdekaan; ia bisa justru memperkuat kesadaran identitas regional.

Ke depan, apakah tawaran Burnham akan diterima sebagai jalan tengah atau ditolak sebagai manuver politik menjelang konferensi SNP? Yang jelas, perdebatan tentang seberapa jauh kekuasaan harus diturunkan ke daerah akan terus menjadi garis patahan politik Inggris — dan menjadi cermin bagi banyak negara lain yang bergulat dengan tata kelola pusat-daerah.