Perintah Pembatasan Starshield untuk Ukraina Diduga Berasal dari Gedung Putih

Instruksi untuk membatasi akses Ukraina terhadap Starshield—sistem satelit kelas militer milik SpaceX—dilaporkan berasal dari dalam Gedung Putih, menurut dua pejabat AS dan satu pejabat Barat yang mengetahui permasalahan tersebut. Laporan ini mencuat ketika hubungan Washington dan Kyiv memasuki fase paling dingin dalam beberapa tahun terakhir, tepat saat pemerintahan Trump berupaya menekan Ukraina agar menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia.

Menurut para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim, pimpinan Departemen Pertahanan AS menerima pesan bahwa layanan Starshield untuk militer Ukraina perlu diperlambat. Tidak ada keterangan resmi siapa yang mengeluarkan perintah itu di dalam Gedung Putih, maupun siapa yang bertanggung jawab menjalankannya. Pentagon sendiri merupakan pelanggan terbesar Starshield, versi militer dari layanan Starlink yang dikembangkan SpaceX khusus untuk kebutuhan pemerintah dan keamanan nasional.

Dampaknya langsung terasa di medan perang. Pejabat Ukraina mengungkapkan pekan ini bahwa receptor Starlink kelas militer berhenti berfungsi ketika dipasang pada objek bergerak cepat, mengganggu sistem panduan drone yang mengandalkan perangkat tersebut. Seorang sumber di Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut receptor kini kembali berfungsi saat bergerak, tetapi hanya pada kecepatan maksimum sekitar 160 kilometer per jam. Pembatasan ini dinilai mempersulit misi serangan terhadap pasukan dan logistik Rusia di wilayah pendudukan, sekaligus memperlambat drone pencegat yang digunakan untuk menembak jatuh drone Shahed milik Moskow.

Elon Musk, CEO SpaceX, melalui unggahan di X pada Rabu menyatakan bahwa karena sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan pemerintah AS, setiap pembatasan kecepatan atau penggunaan menjadi kewenangan militer AS atau presiden. SpaceX, Departemen Pertahanan, dan Kedutaan Ukraina di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Seorang pejabat senior AS membantah keterlibatan presiden: "Tidak ada permintaan semacam itu yang pernah diajukan oleh presiden." Namun Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan apakah pejabat lain di pemerintahan mungkin yang mengeluarkan instruksi tersebut.

Langkah pembatasan ini berjalan seiring tekanan Trump terhadap Kyiv agar menghentikan serangan ke kilang minyak Rusia. Presiden AS menuding serangan itu memicu lonjakan harga energi yang mengancam prospek Partai Republik pada pemilu sela November. Sejumlah pakar menilai lonjakan biaya energi justru lebih banyak dipicu perang AS-Israel dengan Iran, yang memicu serangan terhadap fasilitas energi dan melumpuhkan Selat Hormuz.

Ketegangan bilateral memuncak setelah pertemuan di Miami pada 9 Oktober yang mempertemukan perwakilan AS, Ukraina, Eropa, dan Bank Dunia. Jared Kushner, menantu Trump, bersama Steve Witkoff, utusan Timur Tengah pemerintahan Trump, dikabarkan menyampaikan nada keras kepada delegasi Ukraina. Mereka menyatakan Washington frustrasi atas serangan berkelanjutan Kyiv ke kilang minyak Rusia meski telah berulang kali diminta berhenti. Delegasi AS juga menjelaskan keputusan menjalin kesepakatan diesel dengan Rusia—yang akan memasok lebih dari 2,25 juta barel ke pasar AS dan global—dengan harapan melunakkan sikap Moskow dalam perundingan damai. Kesepakatan itu menuai kritik sejumlah anggota parlemen AS karena dinilai memberi Moskow dana untuk melanjutkan perang tanpa memaksa Putin berkompromi.

Dalam beberapa hari setelahnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Trump saling melontarkan kritik. Zelensky menyebut keputusan AS soal kesepakatan diesel Rusia sebagai langkah lemah, sementara Trump menyerukan pemilu di Ukraina dan pergantian kepemimpinan. Di balik layar, pejabat AS mengancam menghentikan pasokan intelijen tentang peluncuran rudal Rusia yang digunakan Ukraina untuk mencegah serangan. Trump pada Selasa menyatakan Washington masih berbagi intelijen dengan Kyiv.

Setelah pembatasan Starshield diberlakukan, pejabat senior Ukraina menyebut pihaknya menghubungi pejabat tinggi di Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon pada Selasa dan Rabu untuk mencari penjelasan. Kyiv diberi tahu bahwa keputusan itu berasal dari Gedung Putih.

Bagi Indonesia, dinamika ini menegaskan bahwa infrastruktur satelit komersial kini menjadi instrumen geopolitik yang bisa diaktifkan atau dibatasi sewaktu-waktu oleh negara pemilik teknologinya. Ketergantungan pada penyedia asing—baik untuk komunikasi militer, navigasi, maupun pemantauan wilayah—menjadi risiko strategis yang perlu dihitung ulang oleh negara mana pun, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang tengah mempercepat modernisasi pertahanan. Pelajaran utamanya: kedaulatan data dan konektivitas tidak lagi sekadar urusan ekonomi digital, melainkan bagian langsung dari pertahanan nasional.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang menandatangani perintah pembatasan Starshield, melainkan seberapa jauh Washington bersedia memakai akses teknologi sebagai alat tekan terhadap sekutu. Jika preseden ini berlanjut, negara-negara pengguna layanan satelit militer AS akan menimbang ulang tingkat ketergantungan mereka—dan mencari jalur alternatif yang lebih mandiri.