Imbal Hasil Treasury AS Naik Jelang Lelang 10 Tahun dan Risalah The Fed
Baca dalam 60 detik
- Yield obligasi pemerintah AS kembali menanjak pada perdagangan Rabu, menyusul aksi jual yang terjadi sehari sebelumnya.
- Pasar menanti lelang surat utang tenor 10 tahun senilai US$39 miliar dan notulen rapat FOMC sebagai penentu arah suku bunga.
- Pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga, namun risiko inflasi dan lonjakan harga energi masih membayangi.

Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat kembali menanjak pada pembukaan perdagangan Rabu (7/10/2026) waktu setempat, membalikkan penurunan tipis di sesi sebelumnya. Yield surat utang acuan tenor 10 tahun naik sekitar 4 basis poin menjadi 5,69%, sementara tenor 2 tahun bertambah 1 basis poin ke level 4,801%. Kenaikan ini terjadi saat investor menanti dua agenda penting: lelang perdana surat utang negara bertenor 10 tahun dan publikasi risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).
Lelang yang akan digelar Rabu sore waktu AS itu menawarkan surat utang senilai US$39 miliar. Bagi pelaku pasar, lelang ini menjadi ujian apakah tingkat imbal hasil saat ini sudah cukup memikat untuk menarik pembeli, atau justru sebaliknya—investor menuntut premi yang lebih tinggi lantaran kekhawatiran terhadap inflasi, beban utang pemerintah, dan risiko durasi. Hasil lelang akan menjadi barometer permintaan global terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian kebijakan moneter.
Sehari sebelumnya, lelang surat utang tenor 3 tahun mendapat sambutan cukup baik. Analis dari BMO Capital Markets menyebut penyerapan lelang tersebut "menggembirakan" karena tidak terjadi ekor (tail) yang biasanya muncul pada lelang kupon. Meski demikian, mereka menilai lelang tenor 10 tahun jauh lebih krusial dalam menentukan nada pasar obligasi AS. "Kami akan mencermati apakah diperlukan konsesi yang signifikan menjelang pembukaan kembali surat utang 10 tahun, baik secara langsung maupun pada kurva," ujar Ian Lyngen, Head of US Rates Strategy BMO, dan timnya dalam catatan riset, seperti dikutip CNBC.
Selain lelang, investor menanti risalah rapat FOMC yang dijadwalkan rilis pukul 14.00 waktu ET. Notulen tersebut akan menjadi petunjuk penting mengenai arah kebijakan The Fed ke depan, terutama setelah bank sentral menaikkan suku bunga pada September lalu—kenaikan pertama sejak 2023. Pasar saat ini memperkirakan probabilitas sebesar 78% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan berikutnya, menurut alat FedWatch milik CME Group.
Tekanan jual terhadap obligasi pemerintah AS telah berlangsung selama enam pekan terakhir. Penyebabnya bukan hanya kekhawatiran inflasi yang masih alot, tetapi juga lonjakan harga energi yang menambah ketidakpastian prospek inflasi jangka menengah. Kondisi ini memaksa investor untuk menuntut kompensasi imbal hasil yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menekan harga obligasi. Bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, kenaikan yield Treasury AS berpotensi memicu arus modal keluar dari aset berdenominasi rupiah, seiring melebarnya selisih imbal hasil (spread) antara Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi AS.
Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema klasik: menjaga daya tarik SBN agar tetap kompetitif di mata investor asing, sembari menahan laju inflasi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika yield Treasury terus merangkak naik, BI mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan atau mengintervensi pasar untuk menstabilkan rupiah. Namun, langkah tersebut berisiko memperlambat pemulihan kredit dan konsumsi rumah tangga yang baru mulai menggeliat.
Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada hasil lelang 10 tahun dan nada risalah FOMC. Jika permintaan lelang lemah atau risalah mengindikasikan sikap hawkish yang lebih agresif, yield Treasury berpotensi melanjutkan kenaikan, yang bisa memperdalam tekanan pada pasar keuangan global. Sebaliknya, sambutan positif dapat meredakan kekhawatiran sementara. Pertanyaannya, apakah The Fed akan memberi sinyal perlunya pengetatan lebih lanjut, atau justru mulai membuka ruang bagi pelonggaran? Semua bergantung pada data dan komunikasi kebijakan dalam beberapa pekan mendatang.



