Gerindra Minta Publik Hentikan Polemik Ijazah Gibran: Spekulasi Hukum Bisa Gerus Iklim Investasi
Baca dalam 60 detik
- Partai Gerindra menyerukan penghentian perdebatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan MK yang menolak gugatan PHPU.
- Juru bicara partai menilai spekulasi hukum berkelanjutan berpotensi menciptakan ketidakpastian yang merugikan ekonomi dan investasi.
- MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun majelis mengakui tidak menemukan dokumen ijazah setara SMA milik Gibran.

Partai Gerindra meminta seluruh elemen bangsa menghentikan polemik seputar syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan statusnya. Seruan itu disampaikan Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso, Rabu (7/10), sehari setelah putusan dibacakan.
Sugiat menegaskan, perdebatan berkepanjangan mengenai posisi Gibran pasca-pelantikan hanya akan memicu ketidakpastian hukum. Menurutnya, kondisi itu dapat berdampak langsung pada iklim usaha dan kepercayaan investor. "Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum," ujarnya.
Pernyataan ini muncul setelah MK membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10) malam. Majelis hakim konstitusi menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Menariknya, meski menolak gugatan, MK dalam pertimbangannya mengungkap fakta bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas. Temuan ini justru menjadi pintu masuk bagi publik untuk terus mempertanyakan transparansi syarat pencalonan, meski secara hukum proses sengketa telah selesai. Sugiat menilai mekanisme PHPU memang dirancang untuk menguji perolehan suara, bukan untuk membatalkan status pejabat yang telah disumpah.
"Mekanisme PHPU dirancang untuk menguji perolehan suara pada masa pemilu, bukan sebagai sarana membatalkan status pejabat publik yang telah mengucap sumpah jabatan dan menjalankan roda pemerintahan," kata Sugiat.
Dari sisi politik, sikap Gerindra mencerminkan upaya partai pendukung pemerintah untuk meredam gejolak pasca-putusan. Sugiat, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menyebut kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan semua pihak untuk move on dan menyalurkan energi kritis melalui jalur pengawasan kebijakan. Ia menekankan pentingnya menempatkan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok.
Namun, seruan ini tidak serta-merta menutup ruang diskursus publik. Sejumlah kalangan menilai temuan MK soal absennya dokumen ijazah tetap menjadi catatan penting bagi integritas proses pencalonan. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan penyelenggara pemilu akan mengambil langkah korektif untuk memperjelas syarat pendidikan calon di masa mendatang, atau justru membiarkan isu ini mengendap tanpa penyelesaian substantif?
Yang jelas, keputusan MK telah mengakhiri sengketa hukum, tetapi tidak menghapus rasa ingin tahu publik. Bagi pasar dan investor, pesan Gerindra tentang pentingnya kepastian hukum layak dicermati. Stabilitas politik memang prasyarat pertumbuhan, tetapi transparansi dan akuntabilitas tetaplah fondasi kepercayaan jangka panjang.



