BNPP Inisiasi Pertemuan Rutin Enam Bulanan dengan 10 Negara Tetangga, Perkuat Diplomasi Perbatasan

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan pembentukan forum pertemuan rutin dengan sepuluh negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan perbatasan. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan negara-negara sahabat di Gedung BNPP, Jakarta, Rabu (5/2/2026).

Menurut Tito, pertemuan yang direncanakan berlangsung setiap enam bulan sekali ini bertujuan memperkuat komunikasi dan kerja sama antarnegara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. "Saya ingin mengadakan pertemuan rutin mungkin setiap enam bulan," ujarnya kepada wartawan usai acara.

Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan, termasuk persaingan pengaruh antara kekuatan besar dan potensi sengketa wilayah laut. Selama ini, komunikasi antarnegara mengenai perbatasan sering kali bersifat ad hoc dan reaktif, hanya ketika muncul masalah. Forum rutin diharapkan menciptakan mekanisme pencegahan konflik yang lebih sistematis.

Dalam kesempatan itu, Tito juga membuka jalur komunikasi langsung bagi para perwakilan negara tetangga jika menghadapi isu perbatasan. "Jika ada masalah atau isu yang berkaitan dengan perbatasan, jangan ragu untuk menghubungi saya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang damai dan bersahabat," katanya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang memperkenalkan peran BNPP, yang selama ini mungkin kurang dikenal oleh mitra internasional. Tito memaparkan fungsi, peran, serta program-program pengembangan wilayah perbatasan yang dijalankan lembaga tersebut.

"Saya memperkenalkan BNPP yang sebenarnya mungkin belum terlalu terkenal dan dikenal oleh para mitra kita, dan saya memberi tahu mereka tentang fungsi, peran badan ini dan program-program untuk mengembangkan wilayah perbatasan."

— Tito Karnavian, Kepala BNPP

Para perwakilan negara tetangga menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesediaan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Indonesia, terutama di bidang perdagangan dan budaya. Menurut Tito, kerja sama tersebut diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

"Saya sangat senang bahwa semuanya bersedia untuk mengembangkan hubungan yang baik, seperti dalam hal perdagangan, budaya atau apa pun untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan negara-negara yang terlibat di perbatasan," ucapnya.

Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, langkah ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Wilayah perbatasan selama ini identik dengan keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi, dan pengawasan yang lemah. Dengan adanya forum rutin, pemerintah berpeluang mendorong pembangunan ekonomi di daerah terluar melalui kerja sama lintas batas, seperti kawasan ekonomi khusus, perdagangan perbatasan, dan pariwisata.

Dari sisi investasi, stabilitas perbatasan menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha yang ingin menggarap pasar di kawasan perbatasan. Kepastian hukum dan hubungan baik dengan negara tetangga mengurangi risiko operasional, terutama untuk sektor logistik, energi, dan agribisnis yang sering memanfaatkan jalur perbatasan.

Selain itu, forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah secara damai, menghindari eskalasi yang tidak perlu. Beberapa segmen perbatasan darat dan laut masih menyisakan perundingan, seperti dengan Malaysia dan Timor Leste. Dialog rutin memungkinkan pemetaan masalah sejak dini.

Namun, efektivitas forum sangat bergantung pada komitmen semua pihak dan kesinambungan kepemimpinan. Tanpa agenda konkret dan tindak lanjut terukur, pertemuan rutin berisiko menjadi seremonial belaka. Pemerintah perlu memastikan setiap pertemuan menghasilkan kesepakatan yang dapat dieksekusi, bukan sekadar pernyataan niat baik.

Ke depan, publik akan menantikan apakah usulan ini benar-benar terwujud dalam kalender diplomasi resmi, dan apakah mampu menjawab tantangan perbatasan yang semakin kompleks, termasuk arus barang ilegal, migrasi, dan keamanan maritim. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi contoh pengelolaan perbatasan yang inklusif dan stabil di kawasan.