Presiden Kolombia Pecat Kepala Statistik Usai Temuan Data Pengangguran, Independensi Lembaga Dipertanyakan

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mencopot Ricardo Valencia dari jabatan kepala Badan Statistik Nasional (DANE) pada Senin (14/9/2026), hanya sekitar tiga pekan setelah Valencia dilantik. Pemicunya: pernyataan Valencia di sebuah konferensi pers bahwa ia tidak menemukan kejanggalan pada indikator pasar tenaga kerja Juli 2026, periode ketika pendahulu de la Espriella, Gustavo Petro, masih berkuasa.

Valencia mengungkapkan pemecatannya kepada Blu Radio, Selasa (15/9/2026) waktu setempat. Ia mengaku tidak menerima komunikasi apa pun dari istana kepresidenan yang menandakan ketidakpuasan atas kinerjanya. "Saya tidak menerima komunikasi apa pun dari pihak kepresidenan atau dari presiden yang menyatakan ketidakpuasan," ujarnya.

Pernyataan itu rupanya berbenturan dengan kebijakan anyar de la Espriella yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah meminta izin presiden sebelum memberikan informasi kepada media. Pihak kepresidenan menilai Valencia terlalu cepat menyimpulkan tidak ada anomali tanpa audit menyeluruh. Namun, bagi kalangan pengamat, alasan resmi tersebut tidak menutup pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh intervensi politik terhadap data statistik negara?

De la Espriella, yang mulai menjabat Agustus 2026, memang dikenal getol menuduh Petro melakukan korupsi. Namun, tuduhan itu belum tentu berkorelasi dengan kualitas data statistik. DANE selama ini menjadi rujukan utama untuk indikator ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Jika kredibilitasnya diragukan, dampaknya bisa sistemik: investor asing dan lembaga multilateral biasanya mendasarkan keputusan pada data resmi. Ketika data dianggap tidak netral, premi risiko negara cenderung naik.

"Hingga tanggal ketika mereka mengajukan pertanyaan itu kepada saya, saya belum menemukan adanya kejanggalan," kata Valencia, dikutip dari Blu Radio.

Serikat pekerja DANE pada Selasa menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menilai pemecatan Valencia sebagai serangan terhadap independensi lembaga. Dalam banyak negara, kepala badan statistik memang dilindungi oleh aturan khusus agar tidak mudah diganti karena alasan politik. Di Kolombia, UU Statistik Nasional sebenarnya mengatur masa jabatan tetap, tetapi presiden memiliki celah untuk memberhentikan pejabat setingkat menteri.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin. Badan Pusat Statistik (BPS) menghadapi tantangan serupa: menjaga muruah data di tengah tekanan politik dan ekspektasi pasar. Investor yang memegang obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mencermati apakah lembaga statistik di negara tujuan investasi masih kredibel. Sebab, data yang dipolitisasi dapat menyesatkan alokasi modal dan memperlebar spread obligasi.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya siapa pengganti Valencia, tetapi apakah DANE masih bisa dipercaya sebagai wasit netral. Jika presiden de la Espriella terus menempatkan loyalis di kursi strategis, pasar mungkin akan mulai meragukan setiap rilis data. Bagi Kolombia, taruhannya adalah reputasi fiskal dan moneter. Bagi investor global, ini pengingat bahwa risiko politik tidak selalu tampak di angka, tetapi bisa bersembunyi di baliknya.