Jejak Nusron Wahid di Pansus Haji dan Dugaan Aliran USD400 Ribu yang Mengguncang Persidangan

Jakarta — Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali mencuat dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang berstatus terdakwa, menyinggung aliran dana sebesar USD400 ribu yang diduga ditujukan untuk memenuhi permintaan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Nusron saat itu menjabat sebagai Ketua Pansus Hak Angket Haji.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Selasa (1/9/2026) malam, Gus Alex mencecar saksi Syaiful Bahri alias Bajak Laut—mantan staf PBNU—mengenai perintah penyerahan uang tersebut. Menurut kesaksian itu, Syaiful diminta menemui seseorang bernama Erik untuk menyerahkan dana senilai USD400 ribu. Erik disebut mewakili Zaenal Abidin, yang diidentifikasi sebagai teman Nusron Wahid. Syaiful mengaku awalnya tidak mengetahui identitas penerima, namun belakangan diberi tahu oleh Gus Alex.

Posisi Nusron sebagai Ketua Pansus Haji menjadi krusial karena lembaga itu dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan kuota haji. Jika benar ada permintaan dana kepada pihak yang sedang diperiksa, hal ini berpotensi mencoreng independensi pansus. Namun, hingga kini belum ada bukti yang secara langsung mengaitkan Nusron dengan penerimaan uang. KPK menyatakan masih mendalami seluruh keterangan saksi dan terdakwa untuk membangun konstruksi perkara secara utuh.

"Saya tidak tahu saat itu, Pak. Setelah beberapa hari saya bertanya, baru Bapak memberi tahu bahwa Zaenal Abidin adalah temannya Pak Nusron Wahid," ujar Syaiful dalam persidangan.

Publik pun bertanya-tanya: seberapa dalam keterlibatan pejabat tinggi dalam pusaran korupsi kuota haji? Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga disebut-sebut dalam perkara serupa. Kuota haji tambahan 2023-2024 diduga dikorupsi dengan modus memanipulasi alokasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, meski angka pastinya belum diumumkan resmi.

Bagi Indonesia, kasus ini menyoroti dua hal sekaligus: pertama, tata kelola haji yang melibatkan banyak pemangku kepentingan—dari Kementerian Agama, DPR, hingga organisasi masyarakat seperti PBNU—rentan disusupi kepentingan transaksional. Kedua, posisi Nusron sebagai menteri di kabinet saat ini menimbulkan pertanyaan etika: apakah seorang pejabat yang namanya disebut dalam dugaan aliran dana masih layak memegang jabatan strategis? Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

Dari sisi investasi dan iklim usaha, kasus korupsi yang menyeret pejabat tinggi dapat memengaruhi persepsi risiko Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di peringkat 115 dari 180 negara—stagnan dibanding tahun sebelumnya. Jika kasus ini berlarut tanpa penyelesaian transparan, kepercayaan investor terhadap komitmen reformasi birokrasi bisa tergerus. Sektor keuangan syariah dan penyelenggaraan haji juga berpotensi terdampak karena menyangkut dana umat yang besar.

KPK diharapkan segera mengumumkan perkembangan penyidikan, termasuk apakah Nusron akan dimintai keterangan. Sementara itu, DPR perlu memastikan bahwa Pansus Haji tidak menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan dana yang diduga mengalir ke pihak-pihak yang seharusnya mengawasi, bukan menerima. Akankah kasus ini menjadi titik terang pemberantasan korupsi di sektor religi, atau justru tenggelam dalam pusaran politik elektoral 2029?