KSPSI Ultimatum DPR: Jawab Aspirasi Buruh Sebelum 22 September, 50 Ribu Motor Siap Turun ke Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea menetapkan batas waktu politik yang tegas: DPR RI harus memberi jawaban konkret atas aspirasi buruh dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan paling lambat 22 September 2026. Jika tenggat itu lewat tanpa kejelasan, aksi damai berskala besar akan digelar dua hari kemudian, Kamis, 24 September, dengan pusat konsentrasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriyadi menegaskan bahwa keputusan untuk turun ke jalan sepenuhnya bergantung pada sikap parlemen. "Kalau pada tanggal 22 September kami tidak mendapatkan jawaban konkret terhadap harapan-harapan substantif dalam UU Ketenagakerjaan, maka 24 September aksi akan kami lakukan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Pernyataan itu menempatkan DPR dalam posisi harus memilih: mempercepat pembahasan substantif atau menghadapi tekanan massa di jantung ibu kota.

Yang membedakan aksi kali ini adalah skala dan strategi mobilisasinya. KSPSI menargetkan pengerahan hingga 50 ribu sepeda motor dari sejumlah wilayah penyangga Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Titik pusat aksi direncanakan di sekitar kawasan Grand Indonesia dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) — bukan di depan Gedung DPR RI. Ahmad menjelaskan, pemilihan lokasi itu sengaja dilakukan karena parlemen masih membahas RUU tersebut, sehingga aksi diarahkan untuk membangun tekanan publik, bukan konfrontasi langsung dengan legislatif.

Jalur dialog masih terbuka. Pada 16 September, perwakilan KSPSI dijadwalkan diterima Panitia Kerja Komisi IX DPR RI. Forum itu menjadi kesempatan pertama bagi buruh untuk menguji sejauh mana substansi RUU Ketenagakerjaan mengakomodasi kepentingan mereka. Namun Ahmad menyiratkan skeptisisme: "Apakah hasil pembahasan itu sesuai dengan harapan kami, tentu masih menjadi tanda tanya. Karena itu, kami memberikan waktu kepada DPR RI untuk memberikan jawaban pasti sampai maksimal tanggal 22 September."

"Kami berharap Pak Presiden Prabowo Subianto dapat mengakomodasi keinginan-keinginan kami. Pak Prabowo tentu dapat memberikan masukan kepada DPR RI agar dalam masa sidang pembahasan UU ini dapat mengakomodasi harapan kami." — Ahmad Supriyadi, Wakil Presiden KSPSI

KSPSI juga berencana menyampaikan petisi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja. Dari sisi internal koalisi buruh, Koordinator Perumus Draf RUU Ketenagakerjaan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) yang juga Wakil Presiden KSPSI, R. Abdullah, menilai sejumlah ketentuan dalam RUU masih bisa diperbaiki melalui pembahasan. Ia berharap ruang dialog dengan DPR tetap terbuka agar masukan dari kalangan buruh dapat diserap secara lebih menyeluruh.

Bagi pembaca di Indonesia — terutama pelaku usaha, investor, dan profesional di sektor padat karya — dinamika ini bukan sekadar berita politik. RUU Ketenagakerjaan akan menentukan kerangka hubungan industrial, mulai dari aturan pesangon, kontrak kerja, hingga fleksibilitas pasar tenaga kerja. Ketidakpastian yang berlarut dapat menunda keputusan investasi dan ekspansi usaha, sementara aksi massa berskala besar berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di Jabodetabek. Sebaliknya, jika DPR mampu merumuskan aturan yang seimbang, iklim usaha bisa mendapat kepastian yang selama ini ditunggu.

Perhatian kini tertuju pada pertemuan 16 September. Jika Panja Komisi IX menunjukkan sinyal akomodatif terhadap tuntutan buruh, tekanan untuk menggelar aksi massal bisa mereda. Namun jika pembahasan berjalan tanpa kejelasan arah, panggung di Bundaran HI pada 24 September tampaknya hanya menunggu waktu. Pertanyaannya, apakah DPR akan memanfaatkan jendela waktu satu pekan ini untuk meredam gelombang protes, atau justru membiarkan ketegangan menumpuk menjelang sidang parlemen?