Purbaya Dicopot di Tengah Rapat DPD: Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Makin Kencang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi diberhentikan dari jabatannya pada Senin (14/9/2026) setelah menerima panggilan telepon dari Istana saat menghadiri rapat Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta. Momen dramatis itu terjadi ketika Purbaya tengah berdialog dengan para senator, lalu meninggalkan ruang rapat tanpa penjelasan dan tak kembali.

Panggilan tersebut sempat diabaikan karena Purbaya sedang menjawab pertanyaan anggota dewan. Ketua Komite IV DPD, Ahmad Nawardi, yang memimpin rapat, mengingatkan agar telepon dari Istana segera diangkat. Purbaya pun keluar ruangan, mengambil barang-barangnya, dan pergi. Para senator tidak memiliki kewenangan mencopot menteri, tetapi mereka menjadi saksi bisu berakhirnya masa jabatan Purbaya yang baru berjalan setahun.

Pergantian ini menambah daftar panjang rotasi menteri di Kabinet Merah Putih. Dalam kurun kurang dari dua tahun, delapan pos menteri telah berganti penghuni. Frekuensi ini memunculkan pertanyaan tentang stabilitas arah kebijakan pemerintah, terutama di sektor fiskal yang selama ini menjadi penopang utama program-program prioritas.

Purbaya dikenal sebagai figur yang vokal mendorong reformasi fiskal, termasuk upaya memperluas basis pajak dan menjaga disiplin anggaran. Namun, ia juga berada di pusat tarik-menarik kepentingan politik, terutama terkait pengelolaan dana investasi negara melalui Danantara. Sumber di lingkungan istana menyebut bahwa ketegangan internal Kemenkeu dan Danantara menjadi salah satu pemicu utama pencopotan.

"Ada telepon dari Istana, harap segera diangkat," ujar Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD, saat memimpin rapat.

Bagi pasar keuangan Indonesia, pergantian mendadak ini berpotensi menimbulkan gejolak jangka pendek. Investor asing dan domestik akan mencermati siapa pengganti Purbaya dan apakah arah konsolidasi fiskal tetap berlanjut. Ketidakpastian kebijakan biasanya tercermin pada pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dan nilai tukar rupiah dalam beberapa hari ke depan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto tampaknya ingin mempercepat konsolidasi kekuatan politik menjelang tahun kedua pemerintahannya. Reshuffle kabinet sering kali menjadi instrumen untuk memastikan loyalitas dan efektivitas program. Namun, jika tidak dikelola dengan komunikasi publik yang baik, langkah ini bisa dipersepsikan sebagai intervensi politik terhadap lembaga yang seharusnya independen, seperti Kementerian Keuangan.

Pengamat ekonomi menilai bahwa keberlanjutan reformasi struktural, termasuk penguatan penerimaan negara dan efisiensi belanja, akan sangat bergantung pada kredibilitas menteri baru. Mereka juga mengingatkan bahwa gejolak politik internal dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian harga komoditas.

Ke depan, publik menanti pengumuman resmi susunan kabinet baru. Pertanyaan besarnya: apakah pergantian ini akan memperkuat koordinasi fiskal-moneter, atau justru menandai babak baru tarik-menarik kepentingan politik yang lebih intens di lingkaran kekuasaan? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi pasar tidak akan menunggu terlalu lama.