Cek Fakta: Klaim "Gibran Bilang Bukan Saya yang Masak" Soal Keracunan MBG Tidak Berdasar

Klaim yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab "bukan saya yang masak" ketika ditanya soal kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak berdasar. Narasi itu beredar melalui unggahan Facebook pada 5 September dan telah meraup sekitar 709 tanda suka serta 676 komentar, tetapi penelusuran tidak menemukan bukti bahwa Gibran pernah melontarkan pernyataan tersebut.

Unggahan itu menampilkan foto Gibran dengan kutipan yang diklaim sebagai hasil wawancara. Namun, penelusuran gambar menunjukkan foto tersebut merupakan dokumentasi jurnalistik dari 6 November 2024, saat Gibran meninggalkan Plataran Hutan Kota di Senayan, Jakarta, usai bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Tidak ada kaitan antara momen itu dengan isu keracunan MBG.

Sebaliknya, rekam jejak Gibran dalam penanganan kasus keracunan MBG justru memperlihatkan keterlibatan langsung. Pada 11 September, ia mengunjungi Rumah Sakit Efarina Etaham dan RS Amanda Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk meninjau kondisi dua siswa yang diduga terdampak. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menegaskan komitmen pemerintah menanggung biaya pengobatan serta memastikan korban mendapat layanan kesehatan dan obat-obatan terbaik.

Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, beredar pula hoaks yang menyebut Kota Malang menghentikan MBG dan klaim keracunan di Sidoarjo yang menyebabkan 12 orang meninggal. Pola serupa terlihat: informasi palsu dibungkus dengan foto atau pernyataan yang dipotong dari konteks aslinya, lalu disebarkan melalui media sosial untuk memicu reaksi emosional.

Bagi pembaca di Indonesia, terutama investor dan pelaku pasar, banjir hoaks semacam ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas iklim usaha. Program MBG menyentuh rantai pasok pangan, anggaran negara, dan sektor kesehatan. Ketika informasi palsu menyebar tanpa koreksi cepat, risiko kepanikan publik dan distorsi persepsi terhadap kinerja pemerintah meningkat. Dunia usaha membutuhkan sinyal yang konsisten, bukan kabar yang dibangun di atas potongan gambar lama.

"Tidak ditemukan bukti bahwa Gibran pernah menyampaikan pernyataan tersebut terkait kasus dugaan keracunan MBG," demikian hasil penelusuran yang dikutip dari laporan cek fakta.

Yang juga perlu dicermati, foto jurnalistik kerap menjadi alat untuk memberi kesan kredibel pada klaim palsu. Publik diajak untuk tidak berhenti pada tampilan visual, melainkan memeriksa tanggal, konteks, dan sumber primer. Literasi digital menjadi benteng pertama, terutama ketika algoritma media sosial mempercepat penyebaran konten yang memancing amarah.

Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar apakah hoaks ini akan hilang, melainkan seberapa cepat pemerintah dan platform digital merespons. Jika koreksi tidak hadir di ruang yang sama dengan penyebaran hoaks, narasi palsu berpotensi mengeras menjadi keyakinan. Akankah penegakan hukum dan transparansi data menjadi obat, atau justru hoaks berikutnya datang dengan kemasan yang lebih meyakinkan?