Wang Yi Desak Prancis Setia pada Satu China, Peringatkan Sinyal Keliru ke Taiwan

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyerukan agar Prancis menahan diri dari segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan dan tidak memberikan sinyal yang menyesatkan kepada kekuatan pendukung kemerdekaan Taiwan. Seruan itu disampaikan Wang dalam pernyataan yang dikutip China Central Television, Senin (14/9), menandai babak baru tekanan diplomatik Beijing terhadap mitra-mitra Eropa.

Dalam pernyataannya, Wang menegaskan bahwa Prinsip Satu China adalah pilar politik yang menopang kemitraan strategis komprehensif antara China dan Prancis. Ia berharap Paris menerjemahkan komitmen itu ke dalam langkah nyata, bukan sekadar retorika. “Prancis, melalui tindakan konkret, secara ketat mematuhi prinsip Satu China, menahan diri dari segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan, dan tidak mengirimkan sinyal yang keliru kepada kekuatan-kekuatan yang mendukung kemerdekaan Taiwan,” ujarnya seperti dikutip CCTV.

Taiwan telah diperintah secara terpisah dari China daratan sejak 1949. Beijing memandang pulau itu sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, sementara Taipei—yang memiliki pemerintahan sendiri hasil pemilihan umum—menyatakan diri sebagai entitas otonom tanpa deklarasi kemerdekaan resmi. Beijing secara konsisten menolak segala bentuk hubungan resmi antara negara asing dan Taipei, dan menganggap kedaulatan China atas Taiwan tidak dapat diganggu gugat.

Desakan Wang bukan sekadar peringatan rutin. Prancis, sebagai kekuatan utama Uni Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kerap menjadi barometer bagi negara-negara Eropa lain dalam menyikapi isu lintas selat. Jika Paris memperkuat kontak dengan Taipei—baik melalui kunjungan pejabat, perjanjian dagang, maupun kerja sama pertahanan—sinyal itu bisa memicu reaksi berantai di Brussels dan ibu kota Eropa lainnya. Beijing tampaknya ingin memutus potensi efek domino itu sejak awal.

“Prinsip ‘Satu China’ merupakan landasan politik kemitraan strategis komprehensif antara China dan Prancis,” kata Wang Yi, dikutip CCTV.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan perkara jauh. Ketegangan lintas selat berdampak langsung pada stabilitas rantai pasok regional, terutama di sektor semikonduktor dan elektronik yang menjadi tulang punggung manufaktur Asia. Taiwan adalah produsen chip terbesar dunia; setiap gejolak politik di sekitar pulau itu berpotensi mengganggu pasokan global dan menaikkan biaya produksi di negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Selain itu, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut konsisten menolak segala bentuk tekanan untuk memihak, sembari memperkuat sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian kawasan.

Posisi Prancis juga menarik dicermati dari kacamata investasi. Paris memiliki kepentingan ekonomi signifikan di Indo-Pasifik, termasuk di Indonesia, melalui proyek infrastruktur, energi, dan pertahanan. Jika Prancis memilih mengakomodasi permintaan Beijing, hal itu bisa memperlancar kerja sama ekonomi dengan China, tetapi berisiko mendinginkan hubungan dengan mitra-mitra Barat yang mendukung Taiwan. Sebaliknya, jika Paris bersikap lebih tegas terhadap Taipei, ketegangan dengan Beijing bisa meningkat dan berdampak pada iklim investasi global.

Sejumlah analis menilai pernyataan Wang Yi sebagai bagian dari strategi Beijing untuk mengunci dukungan diplomatik sebelum kemungkinan perubahan lanskap politik global. Dengan Amerika Serikat yang terus menegaskan kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah, China berupaya mencegah Eropa bergerak searah dengan Washington. Prancis, dengan tradisi otonomi strategisnya, berada di posisi krusial untuk menentukan arah. Keputusan Paris dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi indikator apakah Eropa mampu mempertahankan jarak dari persaingan besar antara AS dan China, atau justru terseret lebih dalam.

Pertanyaannya, akankah Prancis memilih menahan diri demi menjaga hubungan dengan Beijing, atau memberi ruang lebih besar bagi Taipei? Jawaban itu tidak hanya menentukan arah kemitraan China–Prancis, tetapi juga memberi sinyal bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN tentang seberapa besar ruang manuver yang tersedia di tengah tekanan geopolitik yang semakin ketat.