Houthi Kuasai Selat Bab el-Mandab, Retakan di Tubuh BRICS Makin Terlihat

Kelompok Houthi merebut Pelabuhan Mokha dan Pulau Mayyun yang menghadap Selat Bab el-Mandab, memberi Iran kendali hampir penuh atas pesisir Laut Merah Yaman. Langkah ini memperkuat cengkeraman Teheran atas jalur pelayaran yang dilalui sekitar 12% perdagangan dunia, sekaligus menekan Selat Hormuz yang arus minyaknya telah turun dari 9 juta barel per hari menjadi 3,7–6,4 juta barel.

Sehari setelah penguasaan Bab el-Mandab, para pemimpin BRICS berkumpul di New Delhi untuk KTT ke-18. Deklarasi yang dihasilkan sama sekali tidak menyebut Laut Merah, Bab el-Mandab, Yaman, Houthi, keamanan maritim, maupun kebebasan navigasi. Padahal, menurut data resmi BRICS, kelompok ini mewakili 49,5% populasi global, 40% PDB dunia, dan 26% perdagangan internasional. Ketiadaan isu krusial itu menyoroti perpecahan mendalam di antara negara-negara anggota.

Arab Saudi dan Mesir menjadi pihak paling terpapar. Pipa minyak lintas darat Saudi yang dibangun untuk menghindari Hormuz berakhir di pesisir Laut Merah yang kini dalam pandangan Houthi. Pipa itu sempat beroperasi penuh sebelum dihentikan akibat serangan proksi Iran di Irak dan perebutan pesisir oleh Houthi. Sementara Mesir sangat bergantung pada pendapatan Terusan Suez, yang lalu lintasnya merosot sejak awal 2024 karena kampanye Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan belum pulih.

Uni Emirat Arab (UEA) menangguhkan seluruh transaksi dagang dan keuangan dengan Iran pada akhir Agustus, setelah dugaan serangan terhadap kapal milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi di Selat Hormuz dan peluncuran dua rudal balistik ke perairan teritorial UEA. Klaim UEA pada Mei menyebut Iran telah menembakkan 3.000 rudal dan drone dalam dua bulan pertama perang AS melawan Iran. Sementara itu, Tiongkok dan India sebagai importir minyak terbesar dunia berkepentingan menjaga Hormuz tetap terbuka demi menekan harga energi global.

Sebaliknya, Rusia justru diuntungkan ketika titik-titik penyempitan yang dikendalikan Iran semakin ketat. Dalam kesaksian di hadapan anggota parlemen AS bulan ini, Rusia dan Tiongkok disebut sebagai pendukung Houthi bersama Iran. Personel Rusia di Sana'a dilaporkan memberikan dukungan teknis dan penargetan untuk serangan terhadap pelayaran Laut Merah, sementara penyelundupan senjata ke Houthi diduga melalui perusahaan-perusahaan Tiongkok. Bagi Tiongkok, dukungan terhadap Houthi mungkin menjadi cara memperoleh jaminan keamanan bagi kapalnya sendiri; bagi Rusia, ini soal memanfaatkan selat untuk meningkatkan keuntungan penjualan minyak ke India dan Tiongkok yang menyerap 80% ekspor minyak Rusia.

"Pernyataan bersama BRICS hanya menyatakan 'keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan di Timur Tengah/Asia Barat' dan menyerukan pengekangan maksimum, tanpa menyebut aktor atau jalur yang terlibat," demikian isi deklarasi tersebut.

Perpecahan ini mengikis klaim BRICS sebagai juru bicara Global South. Ironisnya, ekspansi keanggotaan yang cepat dan beragam justru memperparah keadaan. Iran secara efektif berkonflik dengan UEA dan Arab Saudi; Saudi dan UEA berselisih soal Yaman, Sudan, dan Somalia; India dan Tiongkok terlibat ketegangan perbatasan di Kashmir. Tiongkok juga bersengketa dengan Vietnam dan Indonesia di Laut China Selatan. Setiap penambahan anggota menurunkan plafon kesepakatan yang bisa dicapai.

Bagi Indonesia, yang resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 2025, dinamika ini menuntut kewaspadaan. Sebagai importir minyak dan gas, Indonesia berkepentingan langsung pada stabilitas jalur pelayaran Laut Merah dan Hormuz. Gangguan pasokan dapat mendorong kenaikan harga energi domestik, memperlebar defisit neraca perdagangan, dan menekan anggaran subsidi. Posisi Indonesia yang tidak terlibat konflik bisa dimanfaatkan untuk mendorong dialog, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan BRICS mengatasi perpecahan internal.

Ke depan, apakah Bab el-Mandab dan Hormuz kembali terbuka akan ditentukan oleh Teheran, Washington, dan pasar asuransi maritim di London—bukan oleh 11 pemerintah yang akhir pekan lalu hanya menyerukan pengekangan maksimum. Tanpa terobosan diplomatik, harga minyak dan biaya logistik global berpotensi terus bergejolak, dengan negara-negara berkembang di garis depan risiko.