Anggaran Bencana Digenjot, Prabowo Minta Kesiapsiagaan Jadi Prioritas: Mengapa Baru Sekarang?

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons rentetan bencana yang melanda Indonesia dengan memerintahkan penambahan anggaran penanggulangan bencana. Instruksi ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kekhawatiran publik akan kesiapan negara menghadapi situasi darurat.

Keputusan tersebut, yang disampaikan dalam rapat terbatas pekan ini, menandai perubahan nada dari pemerintahan yang selama ini lebih banyak mengandalkan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pertanyaan krusial yang mengemuka di ruang publik bukan sekadar berapa besar tambahan anggaran, melainkan mengapa langkah preventif seperti penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi struktural baru digarap setelah bencana berulang kali terjadi.

Data BNPB mencatat sepanjang tahun ini telah terjadi lebih dari 1.200 kejadian bencana, dengan kerugian ekonomi ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah. Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, misalnya, tidak hanya merusak ekosistem gambut tetapi juga memicu kabut asap lintas batas yang mengganggu kesehatan jutaan warga. Sementara itu, aktivitas vulkanik Anak Krakatau yang meningkat sejak Agustus memaksa evakuasi ribuan warga di pesisir Banten dan Lampung.

Para pengamat kebijakan publik menilai penambahan anggaran adalah langkah positif, tetapi mereka menggarisbawahi bahwa tanpa perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas daerah, dana besar berisiko menguap sia-sia. "Selama ini anggaran penanggulangan bencana lebih banyak habis untuk tahap tanggap darurat, bukan untuk pengurangan risiko," ujar seorang peneliti kebencanaan dari universitas ternama di Jakarta, yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa prioritas seharusnya diberikan pada pemetaan risiko, pelatihan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

Menteri Keuangan, dalam keterangan persnya, menyatakan bahwa skema pembiayaan bencana akan diperkuat melalui mekanisme dana abadi dan optimalisasi asuransi. Namun, ia tidak merinci target waktu realisasi. Sementara itu, Kepala BNPB menyambut baik instruksi tersebut dan berjanji akan mempercepat program prioritas, termasuk pengadaan alat deteksi dini tsunami dan modernisasi pos komando di daerah rawan.

Di sisi lain, kalangan legislatif menyoroti perlunya pengawasan ketat agar penambahan anggaran tidak menjadi lahan korupsi baru. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dana bencana kerap bocor di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan audit berbasis kinerja secara berkala.

Bagi Indonesia, negara yang terletak di Cincin Api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif, persoalan kesiapsiagaan bukanlah pilihan melainkan keharusan. Setiap tahun, bencana hidrometeorologi dan geologi menelan korban jiwa serta mengganggu roda perekonomian. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, pemerintah sebenarnya memiliki peluang untuk membangun ketahanan jangka panjang—asalkan diiringi komitmen politik yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah penambahan anggaran ini akan menjadi titik balik dalam pengelolaan bencana nasional, atau hanya sekadar respons simbolis yang tenggelam oleh rutinitas birokrasi? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, ketika program-program mitigasi mulai diuji oleh musim hujan yang diprediksi ekstrem akibat fenomena La Nina.