Investasi SIA di Air India: Pemerintah Singapura Tegaskan Layanan Penerbangan Domestik Tak Terpengaruh

Pemerintah Singapura menegaskan bahwa investasi Singapore Airlines (SIA) di Air India tidak akan mengganggu kemampuan maskapai pelat merah itu dalam melayani penerbangan domestik. Pernyataan ini disampaikan Menteri Transportasi Jeffrey Siow di parlemen, Selasa (8/9), sebagai jawaban atas kekhawatiran anggota parlemen dari Partai Pekerja, Kenneth Tiong, yang mempertanyakan dampak kerugian anak usaha asing terhadap layanan esensial penerbangan.

Tiong, yang mewakili daerah pemilihan Aljunied, mengangkat isu tersebut berdasarkan status SIA sebagai entitas operasi yang ditunjuk di bawah Undang-Undang Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS). Ia mempertanyakan apakah kerugian beruntun dari Air India, yang sahamnya 25,1 persen dimiliki SIA, dapat memicu kewajiban pelaporan kepada regulator dan berpotensi mengganggu layanan penerbangan yang menjadi tulang punggung konektivitas Singapura.

Menjawab interpelasi itu, Siow menegaskan bahwa SIA wajib melaporkan setiap kejadian yang secara material dapat menghambat layanan esensial. Namun, ia menekankan bahwa kerugian di perusahaan asosiasi tidak otomatis memenuhi kriteria tersebut. "Pertanyaan yang relevan adalah apakah kerugian itu mencapai titik yang secara material membatasi sumber daya untuk pemeliharaan armada atau operasi jaringan di sini," ujarnya. "Kami jauh dari skenario itu. Saat ini, tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan SIA."

Siow juga menyoroti kinerja bisnis inti SIA yang mencatat pendapatan dan laba operasional tertinggi sepanjang sejarah, serta jumlah penumpang yang memecahkan rekor. Menurutnya, investasi di Air India merupakan langkah strategis untuk mengakses pasar penerbangan terbesar di dunia berdasarkan lalu lintas penumpang, sekaligus memanfaatkan posisi India sebagai hub koneksi ke Eropa dan Timur Tengah. "Banyak imbal hasil investasi di luar negeri tidak akan langsung terlihat. Apakah investasi ini bernilai, itu jawabannya ada pada SIA dan para pemegang sahamnya," tambah Siow.

Ketegangan dalam debat tersebut mencerminkan meningkatnya sorotan publik terhadap keputusan SIA, terutama setelah laporan Reuters yang menyebut Air India tengah mencari dukungan tambahan hingga US$1,5 miliar dari pemiliknya, Tata Sons dan SIA, tak lama setelah mencatat kerugian tahunan terbesar. Tiong, dalam pertanyaan tambahannya, mengingatkan bahwa SIA sendiri berada dalam posisi utang bersih dan mencatat kerugian bersih pada kuartal yang berakhir 30 Juni. Ia juga menyoroti ketatnya persaingan di pasar India, dengan IndiGo menguasai 67 persen pangsa pasar domestik, serta potensi konglomerat seperti Adani dan GMR untuk mendirikan maskapai sendiri.

Kritik Tiong tidak hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga mengaitkan potensi keterlibatan Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, sebagai penyandang dana terakhir. Ia mendesak pemerintah untuk menegaskan batas dukungan dan ambang imbal hasil atas suntikan dana tambahan ke Air India, mengingat statusnya sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar Undang-Undang Perusahaan Kritis. "Ini tidak boleh menjadi cek kosong, apalagi untuk saham minoritas. Kami bertanya karena melalui cadangan nasional, warga Singapura adalah pemangku kepentingan terakhir SIA, dan mereka perlu tahu di mana batasnya," tegas Tiong.

Menanggapi hal itu, Siow menegaskan bahwa keuangan Air India bukanlah keuangan SIA, dan kerugiannya tidak otomatis menjadi kewajiban SIA. Ia menjelaskan bahwa utang SIA sebagian besar berupa pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah, dan kewajiban lancar masih jauh di bawah cadangan kas yang mencapai lebih dari S$10 miliar. "Mudah untuk mengkritik, tapi saya rasa lebih sulit bagi anggota untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan SIA. Saran saya, biarkan dewan dan manajemen SIA yang mengambil keputusan karena itu tugas dan tanggung jawab mereka," ujarnya.

Siow juga menekankan bahwa pemerintah tidak menilai Temasek berdasarkan satu kepemilikan saja. Dengan portofolio sebesar itu, selalu ada investasi dengan risiko dan jangka waktu berbeda. Ia mengingatkan bahwa dalam lebih dari 50 tahun beroperasi, SIA hanya pernah meminta pendanaan dari Temasek saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah memberikan dukungan besar untuk seluruh sektor penerbangan, bukan hanya SIA.

Debat ini menyoroti dilema klasik antara dorongan komersial dan tanggung jawab publik. Tiong, yang menolak keras tuduhan rasisme dan xenofobia yang sempat mencuat di media sosial, bersikeras bahwa pertanyaannya murni soal komersial dan manajemen risiko. Sementara itu, Siow mengingatkan agar perdebatan tetap berlandaskan fakta, bukan spekulasi berlebihan yang dapat menimbulkan kekhawatiran publik yang tidak perlu.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat persaingan ketat di kawasan penerbangan Asia Tenggara. Keputusan SIA untuk bertahan di pasar India, meski berisiko, menunjukkan bahwa maskapai besar bersedia mengambil langkah jangka panjang demi memperluas jaringan. Pertanyaannya, apakah langkah serupa akan diambil oleh maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dalam menghadapi pasar yang makin kompetitif? Atau justru menjadi pelajaran bahwa ekspansi agresif tanpa kendali operasional bisa menjadi bumerang? Waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, keputusan SIA akan terus dipantau ketat oleh para pemangku kepentingan di kawasan.