Menyusuri Nyawa di Selat Inggris: Migran Kembali Nekat, Ribuan Tewas Sepanjang 2025
Baca dalam 60 detik
- Gelombang penyeberangan ilegal Selat Inggris kembali memuncak, dengan ratusan migran terlihat memaksakan diri menaiki perahu karet dari pesisir Gravelines, Prancis, pada Minggu (6/9/2026).
- Rute sepanjang 33 kilometer ini menjadi salah satu jalur migrasi paling mematikan di Eropa; data PBB mencatat lebih dari 60 orang tewas selama 2025, menyoroti kegagalan penanganan krisis migran.
- Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin pentingnya pengelolaan perbatasan maritim dan perlindungan pekerja migran, sekaligus pelajaran dari kebijakan imigrasi ketat ala Inggris yang menuai kritik.
Ratusan migran kembali mempertaruhkan nyawa di tengah ganasnya Selat Inggris. Pada Minggu (6/9/2026), pantai Petit-Fort-Philippe di Gravelines, Prancis utara, berubah menjadi titik tolak penyeberangan ilegal yang padat, ketika para pencari suaka berdesakan menaiki perahu karet sederhana menuju pantai Inggris.
Lanskap bukit pasir yang biasanya sepi mendadak dipadati puluhan orang yang membawa barang seadanya. Mereka berjalan menerjang air dingin untuk mencapai perahu karet yang sudah disiapkan di tepi laut. Momen ini bukan sekadar dokumentasi rutin; ia merekam keputusasaan yang terus berulang di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan konflik global.
Selat Inggris, yang memisahkan dua negara Eropa Barat itu, memang bukan jalur pelayaran biasa. Dengan jarak terpendek sekitar 33 kilometer, perairan ini dikenal memiliki arus kuat, suhu air rendah, dan lalu lintas kapal niaga yang padat. Namun, bagi ribuan migran yang menumpuk di kamp-kamp darurat di sekitar Calais dan Dunkirk, risiko tenggelam tampaknya masih lebih baik daripada bertahan dalam ketidakpastian di Prancis.
Data Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menunjukkan tren mengkhawatirkan: lebih dari 60 orang tewas atau hilang saat mencoba menyeberang sepanjang 2025. Angka ini menjadikan rute tersebut sebagai salah satu perairan migrasi paling mematikan di dunia. Inggris dan Prancis sejatinya telah meneken sejumlah perjanjian untuk memperketat patroli, termasuk kesepakatan pada 2023 yang meningkatkan pendanaan penjaga pantai Prancis. Namun, efektivitasnya masih jauh dari harapan.
Kebijakan imigrasi Inggris yang makin keras, seperti rencana deportasi ke Rwanda yang sempat menuai kontroversi, justru dinilai sejumlah analis tidak menyelesaikan akar masalah. "Selama ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan politik di negara asal migran masih ada, orang akan terus mencari jalan keluar, sekalipun jalurnya berbahaya," ujar seorang peneliti kebijakan migrasi di Universitas Sorbonne yang enggan disebut namanya.
Bagi Indonesia, tragedi yang berulang di Selat Inggris menyimpan pelajaran penting. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam mengawasi perbatasan maritim. Kasus migran Rohingya yang kerap terdampar di Aceh, misalnya, menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan aspek kemanusiaan dan keamanan nasional.
Di sisi lain, fenomena ini juga mengingatkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap menempuh jalur tidak resmi untuk bekerja di luar negeri, dengan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Kebijakan perlindungan yang lebih ketat, termasuk pendataan dan pelatihan sebelum keberangkatan, menjadi krusial untuk mencegah nasib serupa menimpa WNI.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya pada kemampuan Inggris dan Prancis menutup celah penyeberangan, melainkan apakah negara-negara asal migran mampu menciptakan kondisi yang membuat warganya tidak perlu nekat meninggalkan kampung halaman. Tanpa solusi menyeluruh yang menyentuh akar masalah, gelombang manusia di atas perahu karet itu akan terus menjadi potret kelam perbatasan Eropa.
