Mendagri Desak Kepala Daerah NTT Segera Realisasikan Bantuan Presiden Rp200 Miliar

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk segera membelanjakan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto bagi penanganan pascagempa. Instruksi ini disampaikan menyusul realisasi yang dinilai masih lambat di sejumlah kabupaten terdampak, padahal mekanisme pengadaan langsung telah dipermudah untuk kondisi darurat.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Presiden pada Senin lalu, Tito mengungkapkan alokasi dana tersebut terdiri dari Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat korban gempa.

"Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini," ujar Tito dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan bahwa surat edaran dan petunjuk teknis penggunaan dana telah diterbitkan, termasuk opsi pengadaan langsung yang mempercepat proses belanja di masa tanggap darurat.

Kementerian Dalam Negeri tidak tinggal diam. Sejumlah tim telah diterjunkan ke lapangan untuk mengasistensi pemerintah daerah dalam merealisasikan bantuan tersebut. Langkah ini diambil agar anggaran dapat langsung menyentuh masyarakat hingga ke pelosok yang sulit dijangkau pemerintah pusat. Tito juga menggarisbawahi bahwa infrastruktur dasar di NTT—mulai dari listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, hingga bandara—secara umum telah berfungsi kembali, sehingga mobilitas logistik relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di Sumatera.

Fokus berikutnya, menurut Tito, adalah penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Ia meminta agar pendataan bangunan rusak, baik rumah maupun fasilitas umum, dipercepat. Data tersebut menjadi acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyalurkan bantuan. "Begitu dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya, maka dapat langsung dibayarkan oleh BNPB," tuturnya, merujuk pada mekanisme pembayaran yang menunggu status wilayah dinyatakan aman.

Selain percepatan belanja, Tito memastikan dukungan administratif bagi warga yang kehilangan dokumen akibat gempa. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerbitkan sebanyak 11.000 dokumen kependudukan pengganti. Sementara itu, koordinasi dengan Menteri Agraria dan Kepala BPN, Nusron Wahid, dilakukan untuk memulihkan sertifikat tanah yang hilang. Kerja sama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga digalang agar penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang hilang dapat dilakukan tanpa biaya.

Rapat penanganan bencana tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Para kepala daerah dari Provinsi NTT bergabung secara virtual, menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak gempa.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, kecepatan realisasi anggaran ini menjadi penentu pemulihan ekonomi dan sosial. Setiap hari yang terlewat tanpa tindakan nyata berarti memperpanjang penderitaan ribuan pengungsi yang masih menanti kepastian. Pertanyaan yang menggantung: akankah para bupati dan gubernur mampu membuktikan komitmen mereka dengan menyerap dana tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan? Atau akankah kembali terjadi kesenjangan antara janji dan realisasi di lapangan?