Yusril Buka Suara: Bukan Penulis Buku 'Islam ala Prabowo', Hanya Narasumber

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, akhirnya angkat bicara di tengah kontroversi yang kembali menyeruak soal buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Kepada awak media di Jakarta, Selasa, ia menegaskan bahwa namanya tidak tercantum sebagai penulis, melainkan hanya berperan sebagai salah satu sumber wawancara bagi tim penyusun buku tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan Yusril setelah buku yang diluncurkan pada Rakornas Baznas 2025 itu kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut mengaku tidak pernah dilibatkan dalam diskusi penentuan judul, proses penggagasan, maupun pembiayaan penerbitan. "Saya tidak menulis buku itu. Saya hanya diwawancarai oleh tim penyusunnya," ujarnya singkat.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa wawancara tersebut sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum ia dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih. Karena rentang waktu yang cukup panjang, ia bahkan tidak lagi mengingat secara pasti sosok pewawancara, termasuk apakah orang tersebut merupakan bagian langsung dari tim penyusun buku. Yang jelas, setelah wawancara usai, ia tidak pernah menerima transkrip atau naskah hasil wawancara hingga buku tersebut resmi diterbitkan.

Setelah membaca keseluruhan isi buku, Yusril menilai tidak ada persoalan mendasar dalam substansi yang ia sampaikan. Sebagian besar pandangannya, menurut dia, telah dituangkan dengan cukup baik oleh tim penyusun. "Apa yang saya sampaikan dalam wawancara tersebut merupakan pandangan saya dan tentu dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa penjelasan ini disampaikan semata-mata untuk meluruskan posisinya di mata publik.

Dalam pernyataannya, Yusril juga mengajak publik untuk melihat karya tersebut secara lebih utuh. Ia berharap masyarakat mampu membedakan antara substansi buku dengan persepsi yang mungkin timbul akibat pilihan judul yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan. "Saya tidak keberatan pandangan tersebut dimuat dan saya siap mempertanggungjawabkannya secara akademik," tutupnya.

Kontroversi seputar buku ini sejatinya bukan hal baru. Sejak pertama kali diluncurkan, judul yang secara eksplisit mengaitkan cara beragama dengan figur presiden telah memicu beragam reaksi, mulai dari apresiasi hingga kritik tajam. Sebagian pengamat menilai judul semacam itu berpotensi menimbulkan kesan politisasi agama, sementara pendukungnya menganggapnya sebagai upaya mendokumentasikan pemikiran keislaman seorang pemimpin.

Fenomena ini juga menyoroti dinamika yang lebih luas di Indonesia, di mana identitas keagamaan dan politik sering kali beririsan. Bagi pembaca di tanah air, klarifikasi Yusril menjadi pengingat bahwa di balik sebuah buku yang mengatasnamakan tokoh publik, terdapat proses editorial yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pertanyaannya kemudian, akankah polemik ini mendorong transparansi yang lebih besar dalam penerbitan buku-buku bernuansa politik di masa mendatang?