Yusril Nilai Substansi Buku 'Islam ala Prabowo' Tak Bermasalah, Sorot Judul yang Rentan Ditafsirkan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar pada substansi buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Namun, ia mengakui judul buku yang baru saja diluncurkan itu berpotensi memicu perdebatan karena terbuka terhadap berbagai penafsiran.

Menurut Yusril, kontroversi yang berkembang di ruang publik belakangan ini lebih banyak bersumber dari pilihan judul daripada isi buku. Ia bahkan mengaku tidak pernah diajak berdiskusi atau dimintai pendapat soal judul tersebut. Keputusan final, kata dia, sepenuhnya berada di tangan penyusun dan penerbit. Jika diminta memberi masukan, Yusril menyarankan judul yang lebih netral seperti 'Prabowo dan Islam' agar pembaca langsung memahami fokus pembahasannya.

Lebih jauh, Yusril menggarisbawahi bahwa perdebatan ini merefleksikan kebiasaan masyarakat modern yang kerap menilai buku hanya dari judulnya tanpa membaca keseluruhan isi. "Sekarang orang cenderung tidak sabar membaca buku yang cukup panjang. Judulnya dibaca, lalu dianggap sudah mewakili seluruh isi buku," ujarnya di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, penilaian yang muncul sering kali didasarkan pada sudut pandang atau kepentingan pribadi, bukan pada substansi akademik yang sebenarnya.

Sebagai tokoh yang namanya tercantum dalam buku, Yusril menegaskan bahwa perannya hanya sebagai narasumber wawancara. "Posisi saya dalam buku itu jelas sebagai orang yang diwawancarai. Saya bukan sponsor dan bukan pula orang yang menginisiasi penerbitannya," tegasnya. Ia juga mengaku tidak pernah dimintai persetujuan terkait pencantuman namanya di bagian hak cipta, meskipun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut secara hukum.

Buku Islam ala Prabowo diluncurkan pada 26 Agustus 2025 dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta. Berdasarkan keterangan resmi, penulisan buku ini digagas oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar. Kehadiran buku ini sendiri menjadi sorotan karena mengangkat praktik keagamaan seorang presiden petahana, sebuah tema yang jarang diulas secara mendalam dalam literatur politik Indonesia.

Pernyataan Yusril ini hadir di tengah diskusi publik yang masih memanaskan soal relasi agama dan kekuasaan di Indonesia. Judul yang menggunakan frasa 'ala Prabowo' memang dapat dibaca sebagai upaya membangun citra kepemimpinan yang religius, tetapi juga berisiko menimbulkan kesan penyederhanaan ajaran Islam yang kompleks. Pengamat politik menilai, perdebatan semacam ini adalah konsekuensi logis dari politik identitas yang masih kuat di tanah air.

Bagi pembaca Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya literasi membaca yang utuh, terutama untuk karya-karya yang menyangkut figur publik. Di era banjir informasi, judul sering kali menjadi 'jualan' utama, sementara substansi terabaikan. Yusril sendiri menekankan bahwa penilaian terhadap buku akademik seharusnya tidak berhenti pada sampul, melainkan pada kedalaman analisis dan konteks yang disajikan. Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah kontroversi ini akan meredup, tetapi apakah publik dan para pemangku kepentingan mau meluangkan waktu untuk benar-benar membaca buku tersebut sebelum melontarkan vonis. Jika tidak, perdebatan serupa berpotensi terulang setiap kali sebuah buku tentang tokoh nasional diterbitkan.