AI Tak Gantikan Pekerjaan, Tapi Ubah Standar Rekrutmen: Peringatan Menkes Singapura untuk Lulusan Baru

Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura, Ong Ye Kung, melontarkan pernyataan yang menohok di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran akan dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap dunia kerja. Dalam forum tahunan Kent Ridge Ministerial Forum di Universitas Nasional Singapura (NUS), ia menegaskan bahwa AI lebih banyak mengambil alih tugas-tugas spesifik, bukan menggantikan keseluruhan pekerjaan manusia—setidaknya untuk saat ini.

Pernyataan ini muncul di tengah gejolak pasar kerja global yang dihantui otomatisasi. Ong mengakui bahwa AI memang mengubah lanskap ketenagakerjaan, tetapi ia menolak narasi bahwa teknologi ini akan memicu pengangguran massal. “AI menggantikan tugas-tugas tertentu, tetapi tidak menggantikan seluruh pekerjaan—setidaknya belum,” ujarnya di hadapan sekitar 250 mahasiswa dan akademisi, seperti dikutip Channel News Asia.

Data yang dipaparkan Ong menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: proporsi lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam enam bulan setelah lulus menurun dari 92,9 persen pada 2023 menjadi 88,9 persen pada 2025. Angka ini, menurutnya, mencerminkan pasar kerja yang “lebih kompetitif”. Namun, ia meyakinkan bahwa ekonomi Singapura tetap tumbuh dan dinamis, bukan sedang mengalami stagnasi.

Ong menyoroti tiga faktor yang saling berinteraksi: semakin banyaknya lulusan baru, kebutuhan perusahaan untuk membedakan kandidat, dan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap karyawan baru. Ketiganya, kata dia, menciptakan tekanan berlipat yang memicu kecemasan pencari kerja. “Ini adalah tiga faktor yang saling memperkuat, menghasilkan pasar kerja lulusan yang semakin ketat dan kecemasan mencari kerja yang lebih besar,” jelasnya.

Menariknya, Ong justru melihat AI sebagai alat yang dapat meredakan beban kerja, bukan sebagai ancaman. Ia mencontohkan tenaga kesehatan yang berharap AI dapat mengotomatiskan pencatatan medis, menyusun jadwal kerja, atau membantu membaca hasil diagnostik. Seorang desainer interior yang ditemuinya juga mengaku menggunakan AI untuk memperbaiki rendering, tetapi tetap harus berkoordinasi dengan kontraktor, mengurus perizinan, dan berkomunikasi dengan klien. Hal serupa disampaikan seorang eksekutif muda dari industri MICE yang memanfaatkan AI untuk karya seni, namun tetap bertanggung jawab merancang pengalaman acara secara keseluruhan.

“Masukan dari banyak percakapan ini cukup konsisten di berbagai profesi. Sebagian besar waktu, AI menggantikan tugas-tugas tertentu, bukan seluruh pekerjaan,” tegas Ong. Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa pekerjaan seperti programmer, editor, dan penerjemah memang berisiko digantikan. Meski demikian, ia optimistis masih banyak sektor yang membutuhkan sentuhan manusia.

Dalam kesempatan itu, Ong juga mengkritik praktik rekrutmen yang diibaratkannya sebagai “perlombaan senjata”. Ia mendesak perusahaan untuk tidak hanya menilai kandidat berdasarkan IPK dan jumlah magang, melainkan juga karakter seperti ketangguhan, inisiatif, dan etos kerja. “Kami tidak meminta perusahaan menurunkan standar, tetapi setiap sinyal tambahan yang mereka kirim—seperti meminta lebih banyak magang atau sertifikat—akan membuat mahasiswa merasa harus mengejar kesempurnaan CV,” katanya.

Ia juga menyarankan para lulusan untuk menerima tawaran pekerjaan pertama yang ada, meski tidak sempurna. “Pekerjaan pertama adalah titik awal, bukan titik akhir. Ini adalah platform untuk membangun tujuan Anda,” ujarnya. Ong menekankan pentingnya penguasaan keahlian (mastery) sebagai pembeda utama di era AI. “Gelar mungkin membuka pintu, tetapi penguasaan keterampilan akan mendefinisikan Anda sebagai profesional,” tambahnya.

Bagi Indonesia, pernyataan Ong relevan dengan dinamika pasar kerja domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan universitas masih di kisaran 5 persen, sementara persaingan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah sarjana setiap tahun. Fenomena “job mismatch” dan maraknya pekerjaan yang bersifat administratif menjadi sasaran empuk otomatisasi. Pemerintah Indonesia sendiri tengah mendorong program literasi digital dan pelatihan ulang (reskilling) untuk menghadapi era AI, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah AI akan menggantikan manusia, tetapi bagaimana manusia dapat beradaptasi dan memanfaatkannya. Ong mengingatkan bahwa kekhawatiran berlebihan hanya membuang energi. “Bagaimana khawatir membantu? Bagaimana cemas membantu? Itu tidak mengubah situasi,” katanya. Ia menyarankan untuk fokus pada masa kini, mengambil peluang, dan berinvestasi pada penguasaan keahlian. Apakah lulusan Indonesia siap menghadapi tantangan serupa? Atau akankah mereka terjebak dalam kecemasan yang sama?