Survei ASI: Kepercayaan Publik ke Prabowo-Gibran 61,4%, tapi Angka Itu Bukan Jaminan

Arus Survei Indonesia (ASI) mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 61,4 persen dalam survei nasional yang digelar pada 23-29 Juli 2026. Namun, angka ini masih menyisakan 35,9 persen responden yang menyatakan tidak percaya, sebuah sinyal bahwa dukungan politik belum sepenuhnya solid di tengah berbagai program prioritas yang tengah berjalan.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an, menjelaskan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang intangible, berkaitan dengan keyakinan, bukan sekadar penilaian terhadap kinerja. Secara statistik, angka tersebut masih berada di ambang mayoritas, namun ia mengakui bahwa masih relatif positif. Survei dengan 1.200 responden di 38 provinsi ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi untuk tingkat nasional.

Lebih jauh, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 57,6 persen, sementara 40,6 persen menyatakan tidak puas. Selisih yang tidak terlalu lebar ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masih percaya, ada sebagian besar masyarakat yang belum merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu tahun, terutama dalam menjaga momentum dukungan politik.

Menariknya, dukungan terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya mencapai 51,5 persen, dengan 45,4 persen responden menolak kelanjutannya. Ali Rif'an menilai bahwa MBG masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun keberlanjutan program sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Jika program ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin dukungan publik akan tergerus, mengingat hampir separuh responden sudah menyatakan ketidaksetujuan.

Bagi Indonesia, angka-angka ini bukan sekadar statistik politik. Mereka mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi kepercayaan publik, terutama di tengah upaya pemerintah menstabilkan harga pangan dan menciptakan lapangan kerja. Program MBG, yang menyasar gizi anak sekolah, menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, dengan tingkat penolakan yang hampir setara dengan dukungan, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program ini di daerah-daerah, termasuk distribusi dan kualitas makanan yang disajikan.

Ali Rif'an menggarisbawahi bahwa dukungan terhadap sebuah program pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini berarti pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke tangan rakyat. Jika tidak, celah ketidakpercayaan yang sudah ada bisa melebar, terutama di kalangan masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh program-program prioritas.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengonversi kepercayaan yang masih tinggi ini menjadi kepuasan yang lebih merata. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir masa jabatan, setiap kebijakan akan menjadi ujian nyata. Apakah pemerintah akan berani melakukan koreksi atas program yang kurang efektif, atau justru mempertahankan status quo? Jawabannya akan menentukan arah dukungan publik pada pemilu berikutnya.