Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Dilipatgandakan, Menkeu Purbaya Menunggu Hitungan BNPB

Pemerintah tengah bersiap menggelontorkan tambahan anggaran yang jauh lebih besar untuk mitigasi bencana, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih menunggu angka konkret dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan alokasi dana kebencanaan dinaikkan secara signifikan.

Purbaya menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan bekerja dengan asumsi tanpa data. "Kami akan tingkatkan sesuai permintaan karena BNPB yang menghitung. Sampai sekarang saya belum menerima perhitungannya," ujarnya ketika menjawab pertanyaan wartawan. Sikap hati-hati ini muncul di tengah desakan politik yang kuat untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, terutama setelah serangkaian bencana hidrometeorologi dan geologi yang melanda berbagai daerah.

Arahan Prabowo sendiri terbilang tegas. Dalam rapat terbatas penanganan bencana alam yang digelar melalui konferensi video, Presiden menyatakan bahwa Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memiliki risiko tinggi, sehingga alokasi anggaran mitigasi harus ditambah secara drastis. "Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo.

Yang menarik, Prabowo tidak hanya berbicara soal nominal. Ia memperkenalkan prinsip "lebih baik lebih" — sebuah filosofi penganggaran yang menekankan ketersediaan sumber daya di atas kebutuhan minimum. "Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian," tegasnya. Instruksi ini diikuti dengan permintaan penyediaan ekskavator kecil di tingkat desa, khususnya di wilayah rawan karhutla, serta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh.

Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan bencana di Indonesia, dari yang selama ini reaktif menjadi proaktif. Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat pertanyaan besar mengenai kapasitas fiskal negara. Ekonom menilai bahwa peningkatan belanja mitigasi memang mendesak, tetapi harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BNPB menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran.

Bagi masyarakat Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi langsung. Dengan meningkatnya frekuensi bencana yang dipicu perubahan iklim, kehadiran alat berat dan helikopter di daerah-daerah terpencil dapat mempercepat respons penyelamatan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan birokrasi dan distribusi logistik di lapangan. Pertanyaan yang menggantung: akankah tambahan anggaran ini benar-benar mengubah wajah penanggulangan bencana nasional, atau justru menjadi sekadar daftar belanja yang tidak terukur? Publik menunggu realisasi dari janji besar ini.