Belgia Menahan Dukungan untuk Infantino: Kasus Balogun Jadi Batu Uji Transparansi FIFA
Baca dalam 60 detik
- Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengancam tidak akan mendukung pencalonan kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA jika tuntutan klarifikasi atas kasus kartu merah Folarin Balogun tidak dipenuhi.
- RBFA juga menyoroti kurangnya transparansi dalam program FIFA Forward Enterprise dan penjualan hak komersial Piala Dunia, yang dinilai mengancam tata kelola sepak bola internasional.
- Langkah Belgia ini berpotensi memicu tekanan lebih luas terhadap FIFA, terutama dari federasi Eropa, menjelang kongres pemilihan presiden FIFA berikutnya.

Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA) secara terbuka menahan dukungannya terhadap Gianni Infantino untuk masa jabatan berikutnya sebagai presiden FIFA. Sikap ini diambil setelah FIFA dinilai gagal memberikan jawaban memuaskan atas penanganan kasus kartu merah Folarin Balogun pada Piala Dunia 2022, serta sejumlah persoalan tata kelola lainnya.
Kasus Balogun bermula ketika penyerang tim nasional Amerika Serikat itu menerima kartu merah otomatis yang seharusnya membuatnya absen pada babak 16 besar melawan Belgia. Namun, FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman tersebut setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, secara pribadi meminta Infantino untuk meninjau ulang kasus ini. Keputusan ini memicu kontroversi karena dianggap tidak konsisten dan membuka ruang intervensi politik dalam proses disipliner sepak bola.
RBFA menyatakan telah berkomunikasi dengan FIFA secara konstruktif sejak Piala Dunia berakhir, namun hingga dua bulan setelah kejadian, pertanyaan mereka belum juga terjawab. "Sangat penting bahwa kasus seperti ini ditangani secara transparan dan ketat, demi kepentingan FIFA, tata kelola yang baik, dan kredibilitas sepak bola internasional, dengan perlindungan yang jelas untuk masa depan," demikian pernyataan resmi RBFA.
Selain kasus Balogun, RBFA juga menyoroti kurangnya justifikasi dalam beberapa keputusan dan penilaian terkait program FIFA Forward Enterprise. Federasi Belgia juga menentang rencana FIFA untuk menjual sebagian hak komersial Piala Dunia, dengan alasan ingin mempertahankan model sepak bola internasional yang kuat, independen, dan berkelanjutan.
Presiden RBFA, Pascale Van Damme, menegaskan bahwa timnya telah berkomunikasi dengan FIFA secara tenang dan konstruktif, baik selama maupun setelah Piala Dunia, untuk memperoleh kejelasan. "Dua bulan setelah peristiwa itu, kami mencatat bahwa pertanyaan kami hingga kini belum terjawab," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta penjelasan yang diperlukan dan ingin mengeksplorasi kemungkinan perbaikan proses yang ada.
Langkah Belgia ini tidak berdiri sendiri. Federasi Belgia dikabarkan tetap menjalin komunikasi erat dengan UEFA, badan sepak bola Eropa, terkait kedua isu tersebut. Ini mengindikasikan adanya potensi koalisi federasi Eropa untuk menekan FIFA agar lebih transparan. Bagi Indonesia, yang tengah giat membenahi tata kelola sepak bola nasional di bawah PSSI, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya independensi peradilan olahraga dan bahaya intervensi politik dalam keputusan teknis. Jika FIFA sendiri tidak luput dari kritik transparansi, bagaimana dengan federasi di tingkat nasional?
Keputusan RBFA untuk secara terang-terangan mengaitkan dukungan politiknya dengan tuntutan transparansi merupakan eskalasi yang jarang terjadi. Ini menunjukkan bahwa federasi-federasi kecil mulai berani bersuara melawan dominasi FIFA. Pertanyaannya, akankah federasi lain, terutama dari Eropa, mengikuti jejak Belgia? Atau justru langkah ini akan berujung pada isolasi bagi Belgia di kancah sepak bola internasional? Menjelang kongres FIFA yang akan datang, dinamika ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas Infantino dan arah masa depan organisasi.



