Prabowo Perintahkan Anggaran Mitigasi Bencana Dilipatgandakan: 'Lebih Banyak Helikopter Lebih Baik'

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara drastis, sebuah langkah yang dinilai sebagai respons atas serangkaian bencana yang melanda Indonesia, mulai dari gempa di Flores hingga kebakaran hutan yang memicu asap tebal. Dalam rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video, Senin, Kepala Negara menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi, bukan sekadar reaksi setelah korban berjatuhan.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dan geologi yang menuntut perombakan total dalam manajemen kebencanaan nasional. Prabowo secara eksplisit menyebut Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, yang menjadikan negeri ini salah satu wilayah paling rawan di dunia. Ia menekankan bahwa prinsip penyediaan sumber daya harus melampaui kebutuhan minimum, sebuah sinyal bahwa pemerintah tidak lagi ingin berhemat dalam hal keselamatan warganya.

Langkah konkret yang diinstruksikan antara lain koordinasi lintas kementerian—Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy—untuk merancang pendanaan yang lebih agresif. Prabowo juga meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang masif, termasuk penguatan sarana pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Yang menarik, ia mengusulkan pengadaan ekskavator kecil hingga tingkat desa, khususnya di daerah rawan karhutla, sebagai upaya desentralisasi kapasitas respons.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan rencana pemanfaatan kapal induk bekas Italia yang akan diintegrasikan ke jajaran TNI AL. Kapal tersebut direncanakan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone, dengan kapasitas hingga 10 helikopter kelas menengah yang masing-masing mampu mengangkut 4–5 ton air. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penanganan bencana Indonesia, menggabungkan aset militer untuk tujuan kemanusiaan secara masif.

Pemerintah juga akan meningkatkan penggunaan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, dengan meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan yang paling efektif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi hujan buatan dianggap sebagai instrumen kunci dalam memitigasi karhutla, terutama di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari penanganan bencana yang reaktif menjadi preventif. Menurut analis kebijakan publik, pernyataan Prabowo yang tegas—"Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik"—mengisyaratkan bahwa pemerintah siap menggelontorkan anggaran besar untuk membangun ketahanan nasional. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal anggaran, melainkan koordinasi antarlembaga dan kesiapan teknologi di lapangan.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi strategis yang luas. Selain melindungi masyarakat, penguatan kapasitas mitigasi juga dapat menarik investasi di sektor infrastruktur kebencanaan, membuka peluang bagi industri pertahanan dan teknologi lokal. Namun, publik akan mengawasi apakah janji ini diikuti dengan realisasi anggaran yang nyata, mengingat kebutuhan dana yang sangat besar di tengah keterbatasan fiskal.

Pertanyaan yang kini menggantung: seberapa cepat pemerintah dapat mewujudkan ambisi ini, dan apakah transformasi ini akan berkelanjutan atau hanya respons sesaat terhadap bencana yang sedang berlangsung? Dengan semakin kompleksnya tantangan iklim, jawabannya akan menentukan masa depan ketahanan Indonesia.