Prabowo Instruksikan Kenaikan Anggaran Mitigasi Bencana di Tengah Tiga Bencana Nasional

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam, Senin (7/9/2026). Keputusan ini diambil di tengah pemerintah yang tengah menangani gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi hampir bersamaan.

Dalam pengantarnya, Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang menjadikan negeri ini langganan berbagai bencana geologis dan hidrometeorologis. "Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujarnya. Pernyataan itu menjadi dasar logis mengapa kapasitas mitigasi nasional harus diperkuat, bukan hanya sekadar respons ketika bencana terjadi.

Langkah menambah anggaran mitigasi ini merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Selama ini, belanja bencana lebih banyak terserap untuk tanggap darurat dan rehabilitasi, sementara upaya pencegahan seperti pemetaan risiko, penguatan infrastruktur tahan gempa, dan sistem peringatan dini kerap kekurangan dana. Dengan alokasi yang lebih besar, pemerintah diharapkan memiliki kesiapan logistik, personel, dan teknologi sebelum bencana melanda.

Kebijakan ini juga menyentuh persoalan tata kelola anggaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama ini mengandalkan dana siap pakai yang pencairannya sering terkendala birokrasi. Penambahan anggaran mitigasi yang bersifat rutin dapat memangkas waktu respons, yang pada akhirnya menekan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi. Para pengamat kebijakan publik menilai langkah ini tepat, tetapi mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar dana tidak bocor di tengah kompleksitas penanganan multiwilayah.

Bencana yang tengah dihadapi pemerintah saat ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas sistem penanggulangan bencana nasional. Gempa Flores yang mengguncang sejumlah kabupaten telah merusak rumah warga dan fasilitas umum, sementara erupsi Anak Krakatau memicu kekhawatiran tsunami seperti yang terjadi pada 2018. Di sisi lain, karhutla di Sumatra dan Kalimantan kembali memunculkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan penerbangan. Penanganan simultan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan daerah yang solid.

Bagi Indonesia, penguatan mitigasi bukan sekadar soal anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana yang diperkirakan semakin kompleks akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peningkatan frekuensi cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, penambahan anggaran mitigasi yang diinstruksikan presiden perlu diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, termasuk pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas.

"Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat." — Presiden Prabowo Subianto

Ke depan, pemerintah perlu merumuskan skema pendanaan yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan partisipasi swasta dan asuransi bencana. Pertanyaannya, apakah penambahan anggaran ini akan diikuti dengan reformasi kelembagaan BNPB dan badan penanggulangan bencana daerah agar lebih responsif? Publik akan menunggu realisasi kebijakan ini dalam pembahasan APBN 2027, sekaligus mengawal transparansi penggunaannya.