Perubahan Iklim dan Krisis Pangan: Risiko Konflik Global yang Terabaikan

Ancaman terhadap ketahanan pangan global tidak lagi sekadar isu kemanusiaan, melainkan telah menjadi variabel baru dalam peta konflik dunia. Sebuah studi terbaru yang dirilis para ekonom asal Spanyol mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang memicu gagal panen, ditambah dengan disrupsi rantai pasok akibat perang dan ketegangan geopolitik, berpotensi mengguncang stabilitas di berbagai kawasan, terutama di negara-negara berkembang.

Riset yang dikembangkan oleh Laura Mayoral, Hannes Mueller, dan koleganya di Institute for Economic Analysis Barcelona memperkenalkan Climate-Driven Agricultural Decline Index (CADI). Indeks ini memetakan bagaimana perubahan iklim menggerus produktivitas pertanian secara global. Hasilnya, wilayah tropis menjadi zona dengan kerugian terbesar, sementara negara-negara seperti Australia, Argentina, Moldova, Nigeria, Rumania, Amerika Serikat, dan Sudan telah mengalami penurunan hasil panen yang signifikan dibanding tiga dekade lalu.

Mueller, peneliti yang terlibat dalam penyusunan indeks tersebut, menegaskan bahwa Afrika Utara adalah kawasan yang kondisinya paling memprihatinkan. "Jika melihat petanya, kondisinya sangat mengerikan," ujarnya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, hampir separuh populasi dunia diproyeksikan akan tinggal di area dengan produktivitas pertanian yang menurun dalam 25 tahun ke depan. Situasi ini diperparah oleh konflik seperti perang di Ukraina yang mengguncang pasar biji-bijian, serta ketegangan di Selat Hormuz yang mendongkrak harga bahan bakar dan pupuk.

Fenomena El Nino yang sedang berkembang juga disebut akan memperburuk kekurangan pangan bagi jutaan orang pada tahun mendatang. Kombinasi tekanan iklim dan geopolitis ini, menurut para ahli, dapat memicu perebutan sumber daya, migrasi massal, dan melemahkan pemerintahan yang sudah rapuh. Yang mengejutkan, temuan CADI menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian pun tidak otomatis meredakan risiko konflik. Justru, perubahan itu sendiri yang menjadi pemicu, karena lahan yang tadinya tidak produktif menjadi lebih bernilai dan menarik investor, sehingga memunculkan persaingan dan penguasaan lahan oleh korporasi besar.

Fenomena ini sudah terlihat di Eropa, di mana produsen anggur bersoda mulai membeli lahan di kawasan pegunungan yang diprediksi akan cocok untuk budidaya di masa depan. "Penduduk lokal tersingkir karena produsen besar datang, harga lahan naik, dan mulai terjadi pertikaian atas sesuatu yang masih 20 atau 30 tahun ke depan," jelas Mueller. Ia menambahkan bahwa risiko kekerasan juga mengintai di wilayah yang belum mengalami perubahan produktivitas, karena pihak-pihak tertentu mungkin berusaha merebut lahan yang diprediksi akan subur.

Mueller menyoroti bahwa negara-negara non-demokrasi lebih rentan terhadap konflik akibat perubahan pertanian. "Demokrasi mungkin terlihat menjengkelkan dan berat, tapi itu hal yang luar biasa karena membuat orang berbicara satu sama lain," katanya. Institusi demokratis menyediakan platform negosiasi yang mencegah kekerasan, sementara di negara otoriter, guncangan iklim seringkali berujung pada represi dan kerusuhan.

Abdullah Fahimi dari German Council on Foreign Relations (DGAP) menambahkan bahwa kawasan yang paling perlu diwaspadai adalah Asia Selatan dan Sahel. "Asia Selatan, dengan populasi sekitar 2 miliar jiwa, sangat bergantung pada impor pangan," ujarnya. Wilayah ini juga menghadapi ancaman gletser Himalaya yang mencair cepat, yang dalam jangka pendek meningkatkan ketersediaan air, namun pada paruh akhir abad ini dapat memicu krisis kemanusiaan yang memengaruhi miliaran orang. Fahimi juga mengingatkan bahwa kerawanan pangan dapat mendorong orang untuk bergabung dengan kelompok teroris, seperti yang terjadi di Nigeria dan Afganistan.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi peringatan dini. Sebagai negara agraris yang juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan tata kelola sumber daya alam. Investasi dalam adaptasi pertanian, pengelolaan air, serta penguatan institusi lokal menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia, dengan keragaman dan dinamika sosialnya, mampu membangun institusi yang cukup kuat untuk mengelola perubahan ini tanpa harus mengalami gejolak sosial yang serius.