Menuju Negara Maju: Tito Karnavian Sebut Pertumbuhan Ekonomi Double Digit sebagai Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) tanpa pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih agresif, bahkan ia menyebut angka dua digit sebagai target yang realistis. Pernyataan ini disampaikan di tengah rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan rilis data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota triwulan II 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Tito, negara-negara yang berhasil menjadi maju hampir selalu melewati fase transisi dengan mencatatkan ekspansi ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan. Tanpa lonjakan tersebut, Indonesia berisiko stagnan pada level pendapatan saat ini, sebuah kondisi yang telah menjangkiti banyak negara berkembang selama puluhan tahun. Ia menggarisbawahi bahwa target pertumbuhan yang selama ini berada di kisaran lima persen tidak akan cukup untuk mendorong lompatan struktural yang dibutuhkan.

Untuk mencapai ambisi tersebut, Tito memetakan empat komponen utama yang harus digerakkan secara simultan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pertama, konsumsi rumah tangga yang menyumbang hampir 50 persen terhadap produk domestik bruto. Ia menilai daya beli masyarakat adalah fondasi utama; ketika masyarakat berbelanja, roda ekonomi berputar. Kedua, realisasi belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang harus dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri secara berkala mengevaluasi penyerapan anggaran setiap daerah dan akan menurunkan tim pemantauan bagi daerah yang realisasinya rendah.

Komponen ketiga adalah investasi, baik domestik maupun asing. Tito menekankan bahwa kemudahan perizinan dan kepastian hukum di daerah menjadi daya tarik utama bagi investor. "Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor," ujarnya. Terakhir, ia mendorong penguatan sektor ekspor dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Menurutnya, surplus perdagangan akan menambah cadangan devisa dan secara langsung mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Seruan ini datang di saat pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah gencar mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Rapat terbatas yang membahas strategi ekonomi juga digelar di Istana Negara beberapa waktu lalu, menandakan bahwa isu ini menjadi prioritas utama. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa target dua digit bukanlah perkara mudah, mengingat struktur ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi dan belum optimalnya daya saing industri manufaktur.

Bagi Indonesia, pesan Tito ini memiliki implikasi yang luas. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Mulai dari percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, hingga promosi potensi unggulan daerah. Jika daerah mampu menjalankan peran ini, bukan tidak mungkin target pertumbuhan yang selama ini dianggap utopis dapat didekati. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh pemda memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk bertransformasi? Atau akankah kesenjangan antara daerah yang siap dan tidak siap semakin melebar?