Perdamaian Gaza di Ujung Tanduk: Utusan Khusus Peringatkan Solusi Dua Negara Kian Mustahil
Baca dalam 60 detik
- Utusan khusus Gaza, Nickolay Mladenov, menyatakan solusi dua negara akan mustahil jika situasi di Gaza dan Tepi Barat terus memburuk.
- Lebih dari separuh wilayah Gaza kini dikuasai militer Israel, sementara Hamas menguasai sisanya, mempersulit jalan menuju resolusi politik.
- Pernyataan Jared Kushner tentang pemilu Israel yang membuat pemimpinnya 'irrasional' menambah ketegangan di tengah upaya perdamaian yang rapuh.

ABU DHABI โ Perdamaian Timur Tengah kembali dihadapkan pada jurang keputusasaan. Nickolay Mladenov, utusan khusus untuk Gaza di bawah naungan Board of Peace yang didukung Amerika Serikat, dengan tegas menyatakan bahwa solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina akan menjadi 'praktis mustahil' apabila tidak ada kemajuan berarti di Gaza dan kekerasan di Tepi Barat terus meningkat. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Hili di Abu Dhabi, Senin (7/9), dan langsung mengguncang para pengamat hubungan internasional.
Mladenov, yang bertugas mengimplementasikan rencana gencatan senjata Oktober lalu, menggarisbawahi bahwa kondisi di lapangan telah mencapai titik kritis. "Jika Gaza terus berjalan seperti sekarang, atau tidak bergerak menuju implementasi rencana komprehensif yang kami miliki, maka solusi dua negara akan menjadi praktis mustahil," ujarnya. Ia menambahkan, dengan lebih dari 50 persen wilayah Gaza kini berada di bawah kendali tentara Israel dan sisanya di bawah Hamas, tidak ada lagi jalur kredibel menuju penyelesaian politik yang berkelanjutan.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat sejak perang meletus setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Data menunjukkan lebih dari 500.000 warga Israel kini menempati permukiman ilegal di wilayah yang dihuni sekitar tiga juta warga Palestina tersebut. Situasi ini, menurut Mladenov, hanya dapat diatasi melalui tata kelola transisi, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. "Satu-satunya cara untuk membangun kembali adalah dengan tata kelola transisi, pelucutan senjata, dan penarikan diri di Gaza," tegasnya.
Di sisi lain, pernyataan Jared Kushner, utusan AS sekaligus menantu Presiden Donald Trump, menambah kompleksitas. Dalam jumpa pers di Kyiv, Minggu (6/9), Kushner menilai pemilu Israel yang akan datang membuat para pemimpinnya 'sedikit irasional' dalam menangani isu Gaza. "Kami setuju dengan mereka mengenai tujuan akhir. Mereka hanya memiliki pemilu yang gila dan itu membuat mereka sedikit irasional dalam hal-hal tertentu," katanya. Kushner juga mengakui bahwa demiliterisasi Gaza bukanlah tugas mudah, mengingat tingkat militerisasi yang 'melampaui pemahaman'.
Bagi Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, perkembangan ini menjadi pukulan telak. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan moral dan politik yang besar terhadap terciptanya perdamaian yang adil di Palestina. Sikap tegas Indonesia di forum-forum internasional, termasuk menolak pengakuan sepihak atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menunjukkan komitmen yang kuat. Namun, dengan kebuntuan yang terjadi, peluang Indonesia untuk mendorong dialog yang konstruktif semakin terbatas.
Mladenov menegaskan bahwa tanpa langkah konkret, prospek perdamaian akan semakin memudar. Namun, ia masih menyisakan secercah harapan. "Hanya jika kita memiliki tata kelola transisi, pelucutan senjata, dan penarikan diri, kita bisa membangun kembali," ujarnya. Pertanyaannya, apakah para pemimpin di kawasan dan aktor internasional memiliki kemauan politik untuk mengambil langkah berani tersebut, atau membiarkan konflik ini terus berlarut dan menghancurkan harapan jutaan orang yang mendambakan perdamaian?



