Luhut: Danantara Wajib Buka Lapangan Kerja, Bukan Cuma Kejar Angka Investasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan arahan tegas kepada pengelola sovereign wealth fund Danantara Indonesia: jadikan investasi sebagai alat membuka lapangan kerja dan memperkuat industri dalam negeri, bukan semata mengejar angka di atas kertas. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan jajaran Danantara Investment Management di Jakarta, yang membahas peta jalan investasi strategis nasional hingga 2027.

Pertemuan yang berlangsung pekan ini menjadi ajang sinkronisasi visi antara DEN dan Danantara, terutama dalam menjabarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi ekonomi dan efisiensi birokrasi. Luhut menekankan bahwa indikator keberhasilan investasi harus bergeser dari sekadar nilai komitmen menjadi dampak riil yang bisa dirasakan masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja dan alih teknologi.

"Investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka di atas kertas. Indikator utamanya adalah dampak nyata: menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mendorong alih teknologi, dan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor," ujar Luhut dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap efektivitas Danantara yang mengelola aset negara dalam jumlah besar. Sepanjang 2025, total permodalan lembaga itu tercatat Rp310 triliun. Angka tersebut diproyeksikan melonjak dua hingga tiga kali lipat pada periode 2026-2027, menjadi kisaran Rp620 triliun hingga Rp930 triliun. Ekspansi portofolio akan diarahkan ke sektor-sektor yang dinilai memiliki efek pengganda tinggi terhadap ekonomi nasional.

Prioritas investasi yang dipaparkan dalam pertemuan itu mencakup transisi energi, proyek minyak dan gas internasional, pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI), serta platform pangan berskala besar. Danantara juga disebut tengah menyiapkan pembangunan ekosistem protein regional yang bertujuan memperluas akses pasar Indonesia sekaligus menarik transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing sektor pangan nasional.

Di luar sektor prioritas, Luhut dan pimpinan Danantara juga menyepakati perlunya perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah indikator yang mengukur seberapa efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama ini, ICOR Indonesia dinilai masih tinggi dibandingkan negara tetangga, yang mengindikasikan adanya pemborosan dalam penggunaan modal. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah berencana melakukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, dan integrasi sistem investasi yang lebih transparan.

Bagi pelaku usaha dan investor di Indonesia, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi sekadar mengejar target nominal investasi. Fokus pada perbaikan ICOR dan penciptaan lapangan kerja mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dari kuantitas ke kualitas. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana reformasi struktural yang dijanjikan mampu dieksekusi di lapangan, mengingat kompleksitas birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama dunia usaha.

Luhut menegaskan bahwa DEN mendukung penuh penguatan peran Danantara dengan memberikan ruang gerak yang luas. "Yang perlu kita kawal bukan hanya pertumbuhan nilai investasinya, melainkan keberanian dan tekad dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bekerja bagi rakyat dan masa depan Indonesia," tegasnya.

Ke depan, efektivitas Danantara akan diuji dari kemampuannya merealisasikan proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak pada pengurangan impor dan peningkatan daya saing industri nasional. Apakah lembaga ini mampu menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif, atau justru terjebak dalam proyek-proyek padat modal yang kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak? Waktu yang akan menjawab, namun tekanan publik untuk transparansi dan akuntabilitas semakin menguat.