Anggaran Mitigasi Bencana Akan Dinaikkan Signifikan, Prabowo: Ini Konsekuensi Negara Cincin Api

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Langkah ini dinilai sebagai konsekuensi logis dari posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, sekaligus respons atas rangkaian bencana yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam rapat pemantauan yang digelar melalui konferensi video pada Senin (7/9), Prabowo menyoroti sejumlah kejadian yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari gempa di Flores, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Menurutnya, peristiwa-peristiwa itu bukan sekadar alarm, melainkan pelajaran berharga yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal yang lebih progresif.

"Ini adalah takdir kita sebagai negara yang berada di lingkaran api. Konsekuensinya, kita harus siap setiap saat. Pelajaran bagi pemerintah yang saya pimpin adalah alokasi anggaran mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan," ujarnya. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya perombakan prioritas belanja negara, yang selama ini kerap dikritik karena porsi penanggulangan bencana masih kecil dibandingkan dengan besarnya risiko.

Prabowo juga mengapresiasi kinerja aparat di lapangan yang dinilainya semakin responsif. Penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut berjalan masif dan cepat, melibatkan berbagai unsur pemerintah secara terkoordinasi. "Dibanding tahun-tahun sebelumnya, respons kita jauh lebih cepat," klaimnya. Meski begitu, pengakuan ini sekaligus menjadi catatan bahwa kecepatan respons tidak akan berarti banyak tanpa dukungan pendanaan yang memadai untuk pencegahan dan pemulihan.

Bagi Indonesia, keputusan ini memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, penambahan anggaran mitigasi dapat mempercepat modernisasi sistem peringatan dini tsunami, yang selama ini belum merata di daerah terpencil. Di sisi lain, kebutuhan dana yang besar berpotensi menggeser belanja sektor lain, seperti infrastruktur atau pendidikan. Para pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu memastikan bahwa tambahan anggaran tidak hanya habis untuk respons darurat, tetapi juga untuk pengurangan risiko jangka panjang, seperti penataan ruang dan penguatan bangunan tahan gempa.

Langkah ini juga menjadi ujian bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, meskipun respons di Sumatera disebut cepat, masih banyak wilayah lain yang rentan namun belum memiliki kesiapan memadai. Pertanyaannya, apakah penambahan anggaran akan diikuti dengan reformasi birokrasi penanggulangan bencana, atau sekadar menjadi angka tambahan di atas kertas? Publik akan menunggu realisasi kebijakan ini dalam RAPBN 2027, terutama pada pos dana cadangan bencana yang selama ini kerap menjadi perdebatan.