Prabowo Wacanakan Penggabungan Badan Geologi dan BMKG di Tengah Rentetan Bencana

Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan untuk melebur Badan Geologi ke dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai respons atas rentetan bencana alam yang menghantam sejumlah wilayah Indonesia. Wacana ini mengemuka dalam rapat terbatas virtual yang digelar pada Senin (7/9), melibatkan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kapolri, serta pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara Badan Geologi dan lembaga lain, seraya membuka opsi integrasi kelembagaan. “Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG. Tapi, ya, nanti kita bahas itu,” ujarnya. Pernyataan ini menandai langkah awal menuju restrukturisasi yang berpotensi mengubah peta penanganan bencana di tanah air.

Wacana ini tidak lahir dari ruang hampa. Sepanjang 2025 hingga 2026, Indonesia dihadapkan pada serangkaian bencana yang datang silih berganti. Banjir bandang melanda sejumlah provinsi di Sumatra pada November 2025, disusul bencana hidrometeorologi di Jawa dan Sulawesi hingga akhir musim hujan 2026. Memasuki musim kemarau, kekeringan ekstrem melanda berbagai daerah, kemudian gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Flores, NTT, menewaskan ratusan jiwa dan merusak infrastruktur.

Belum usai dengan karhutla yang meluas di Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan Papua, dua gunung api—Sinabung dan Anak Krakatau—kembali menunjukkan aktivitasnya. Kepala BMKG, Teuku Faisal, dalam paparannya mengungkapkan adanya Notice to Mariners yang melarang pergerakan kapal dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, menyusul penetapan status level 3 (siaga) oleh Badan Geologi. Langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana koordinasi antarlembaga menjadi krusial dalam mitigasi risiko.

BMKG sendiri mengaku tidak hanya berkoordinasi dengan Badan Geologi, tetapi juga dengan BNPB, terutama dalam penanganan karhutla. Operasi modifikasi cuaca yang semula direncanakan di Bandara Husein Sastranegara menjadi salah satu wujud kolaborasi tersebut. Tujuannya jelas: mencegah kerusakan mesin pesawat, menurunkan jarak pandang, menghindari gangguan navigasi dan sensor, serta meminimalkan perubahan rute dan keterlambatan penanganan.

Para pengamat kebijakan publik menilai wacana ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, integrasi dapat mempercepat alur informasi dan respons darurat karena data geologi dan meteorologi berada dalam satu atap. Namun, di sisi lain, penggabungan lembaga berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang justru memperlambat penanganan di lapangan. Apalagi, Badan Geologi selama ini memiliki fungsi spesifik dalam pemetaan dan analisis kebencanaan geologi, sementara BMKG lebih fokus pada prakiraan cuaca dan peringatan dini tsunami.

Pertanyaan besar yang menggantung adalah bagaimana teknis penggabungan ini akan dijalankan. Apakah akan ada peleburan total atau sekadar koordinasi yang diperkuat? Bagaimana nasib sumber daya manusia dan anggaran di kedua lembaga? Publik tentu berharap langkah ini tidak sekadar menjadi solusi simbolis, melainkan mampu menjawab akar persoalan: mengapa bencana yang terjadi silih berganti masih menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar? Hanya kajian mendalam dan komitmen politik yang akan menentukan apakah wacana ini menjadi kebijakan yang efektif atau sekadar wacana yang menguap.