Waduk Sumberkepuh Kering, 400 Hektare Sawah di Nganjuk Terancam Gagal Tanam

Musim kemarau yang berkepanjangan selama dua bulan terakhir membuat Waduk Sumberkepuh di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kehilangan fungsi utamanya sebagai pemasok irigasi. Kondisi ini langsung mengancam kelangsungan sekitar 400 hektare lahan pertanian yang selama ini bergantung pada pasokan air dari waduk tersebut, memicu kekhawatiran akan gagal panen di tengah tingginya harga pangan nasional.

Waduk dengan luas permukaan 20,9 hektare itu kini memperlihatkan dasar yang mengering dan retak-retak, sebuah pemandangan yang kontras dengan fungsinya sebagai salah satu infrastruktur pengairan andalan di wilayah tersebut. Para petani yang menggantungkan nasib pada aliran irigasi dari waduk ini terpaksa menunda masa tanam atau mencari sumber air alternatif yang semakin sulit dijangkau. Padahal, sektor pertanian di Nganjuk merupakan penopang utama perekonomian lokal, dengan padi sebagai komoditas unggulan yang memasok kebutuhan beberapa kabupaten sekitarnya.

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan lokal. Di tengah ancaman El Nino yang diprediksi masih akan berlanjut, kekeringan waduk-waduk kecil seperti Sumberkepuh menjadi alarm bagi ketahanan pangan nasional. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah mengalami defisit curah hujan di atas normal, dan Nganjuk termasuk salah satu daerah yang paling terdampak. Jika musim kemarau masih berlanjut, bukan tidak mungkin luas lahan yang terancam akan bertambah, memperburuk proyeksi produksi beras nasional.

Para ahli menilai kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Ketua Asosiasi Petani Nganjuk, Sutrisno, dalam keterangannya kepada media, menyatakan bahwa petani di sekitar waduk telah merasakan dampaknya sejak sebulan terakhir. "Kami berharap pemerintah segera melakukan normalisasi dan pengerukan waduk, serta membangun sumur bor sebagai cadangan," ujarnya. Namun, langkah jangka pendek seperti itu hanya solusi sementara, sementara akar masalahnya adalah perubahan pola curah hujan yang semakin tidak menentu.

Dampak ekonomi dari kekeringan ini tidak bisa dianggap remeh. Jika 400 hektare sawah gagal tanam, potensi kerugian petani bisa mencapai miliaran rupiah, belum termasuk efek berantai pada buruh tani dan sektor penggilingan padi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri belum mengumumkan langkah darurat yang konkret, meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah melakukan pemantauan. Keterlambatan penanganan berpotensi memperpanjang masa paceklik dan meningkatkan impor beras, sebuah ironi di tengah upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

Konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa banyak waduk di Indonesia, terutama yang berukuran sedang dan kecil, mengalami sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampungnya. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sekitar 20 persen waduk di Jawa mengalami penurunan fungsi akibat pendangkalan. Waduk Sumberkepuh bisa menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur yang tidak terawat rapuh menghadapi tekanan iklim ekstrem. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan tata kelola air, serta mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang memadai.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah musim hujan yang diprediksi datang pada bulan November akan cukup untuk memulihkan kondisi waduk, atau apakah dibutuhkan intervensi lebih besar seperti teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan. Para pemangku kepentingan di Nganjuk, mulai dari petani hingga birokrat, kini menanti kepastian kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah darurat, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang terhadap fenomena iklim yang semakin tidak ramah.