Universitas Inggris Berbondong-bondong Buka Kampus di India: Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Domestik

Di sebuah gedung perkantoran di pinggiran Delhi, sekelompok mahasiswa angkatan pertama tengah mengikuti kuliah manajemen bisnis dari University of Southampton—kampus yang berpusat di Inggris, hampir 7.000 kilometer dari lokasi tersebut. Fenomena ini menandai gelombang baru ekspansi pendidikan tinggi Inggris ke Asia Selatan, menyusul perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah India pada 2023 untuk mengizinkan universitas asing beroperasi di negara tersebut.

Langkah ini bukan sekadar uji coba. Southampton, yang membuka kampusnya pada Agustus tahun lalu dengan 120 mahasiswa, berencana memperluas kapasitas hingga 5.500 mahasiswa dalam dekade mendatang. Setidaknya sembilan dari 19 universitas asing yang telah mendapat persetujuan India berasal dari Inggris, menjadikan negara itu sebagai pemasok terbesar dalam arus investasi pendidikan ini. Bagi Inggris, pendidikan adalah salah satu ekspor utama dengan nilai mencapai £32 miliar per tahun—lebih besar dari ekspor mobil atau makanan dan minuman.

Dorongan ekspansi ini tidak lepas dari tekanan domestik yang kian menyesakkan. Sejak November tahun lalu, pemerintah Inggris memberlakukan pungutan sebesar £925 per tahun bagi setiap mahasiswa internasional, ditambah aturan visa yang lebih ketat bagi lulusan asing yang ingin tinggal lebih lama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menekan angka imigrasi, namun berdampak langsung pada pendapatan universitas yang selama ini bergantung pada biaya kuliah mahasiswa asing. Sekitar 45% institusi pendidikan tinggi di Inggris diperkirakan mengalami defisit pada tahun ajaran 2025-2026, menurut data Office for Students.

Strategi baru yang dirilis Januari lalu menargetkan peningkatan ekspor pendidikan menjadi £40 miliar pada 2030, dengan fokus pada pembukaan kampus di luar negeri ketimbang merekrut mahasiswa asing yang dihitung sebagai migrasi bersih. Profesor Andrew Atherton, wakil presiden bidang internasional di Southampton, menyebut model ini sebagai arus dua arah: "Sebagian mahasiswa akan datang ke universitas, tetapi semakin banyak universitas yang justru mendatangi mahasiswanya. Ini membuka lebih banyak pilihan." Pandangan senada disampaikan Stephen Jarvis, rektor University of Surrey, yang melihat India sebagai peluang besar: "Ada talenta luar biasa di India yang ingin kami dekati."

Namun, ekspansi ini bukan tanpa risiko. Felix Ejgel dari S&P memperingatkan bahwa kampus internasional kemungkinan akan merugi pada tahap awal karena membutuhkan investasi besar di muka. Meski demikian, Charlie Jeffery dari University of York menegaskan bahwa universitas harus lebih proaktif: "Jika tidak beralih dari ketergantungan pada tiga sumber pendanaan utama—biaya domestik yang dibatasi, hibah riset yang menipis, dan mahasiswa asing—mereka hanya menumpuk masalah."

Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan pelajaran berharga. Dengan populasi usia muda yang besar dan kebutuhan akan pendidikan tinggi yang terus meningkat, Indonesia dapat menarik universitas asing untuk membuka kampus, sebagaimana dilakukan India. Namun, perlu diingat bahwa regulasi yang longgar harus diimbangi dengan standar mutu yang ketat agar tidak sekadar menjadi ajang komersialisasi pendidikan. Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia berani mengambil langkah serupa untuk menjawab kebutuhan akses pendidikan yang semakin mendesak?