Bencana Himalaya: 1.372 Tewas, 5.500 Hilang, Indonesia Perlu Waspada Dampak Perubahan Iklim
Baca dalam 60 detik
- Banjir bandang di perbatasan China-Nepal telah menewaskan 1.372 orang dan membuat lebih dari 5.500 lainnya hilang, dengan operasi penyelamatan memasuki hari ke-12.
- Empat penyintas berhasil dievakuasi dari reruntuhan, termasuk dari terowongan pembangkit listrik tenaga air, memberikan harapan di tengah kehancuran yang luas.
- Bencana ini menyoroti urgensi adaptasi perubahan iklim, terutama bagi negara-negara dengan geografi rawan seperti Indonesia.

Operasi pencarian korban banjir bandang dahsyat di kawasan perbatasan China-Nepal memasuki hari ke-12 dengan kondisi medan yang sulit. Namun, kabar baik muncul setelah tim penyelamat berhasil mengevakuasi empat orang dalam keadaan hidup, dua di antaranya ditemukan pada Sabtu (7/9) setelah sebelumnya dua korban selamat lainnya berhasil ditarik dari reruntuhan. Kejadian ini menjadi secercah harapan di tengah duka mendalam yang menimpa dua negara.
Bencana yang dipicu oleh runtuhnya gletser dan longsoran gunung pada 26 Agustus lalu ini telah menewaskan sedikitnya 1.372 jiwa dan menyebabkan lebih dari 5.500 orang hilang. Gelombang air es dan puing-puing menghancurkan distrik-distrik pegunungan, merobek jalan, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya. Tiga dari penyintas ditemukan di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tempat pemerintah awalnya memperkirakan lebih dari 100 pekerja mungkin masih hidup. Menteri Energi Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, mengakui bahwa operasi pencarian di terowongan menghadapi banyak kendala, termasuk kondisi geografis yang ekstrem, cuaca buruk, dan kurangnya konektivitas. "Pencarian dan penyelamatan terus berlangsung di terowongan meskipun menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.
Pada Sabtu, tim penyelamat berhasil menarik seorang pria asal China dari kedalaman terowongan PLTA, serta seorang perempuan Nepal berusia 64 tahun, Chandrika Shrestha, dari rumahnya yang tertimbun lumpur. Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyebut penyelamatan tersebut telah "memberi harapan bagi seluruh bangsa". Sehari sebelumnya, dua pekerja PLTA Nepal diselamatkan di terowongan Trishuli 3A, sementara pencarian masih berlanjut di berbagai lokasi lain. Setidaknya 12 proyek PLTA terdampak bencana ini, dan upaya pemulihan listrik terus dilakukan. Menteri Energi Shrestha menambahkan bahwa di daerah yang sulit dijangkau, pasokan listrik sementara menggunakan tenaga surya telah diupayakan.
Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, menyebut bencana ini sebagai "tsunami Himalaya" dan memperingatkan bahwa biaya rekonstruksi dapat mencapai miliaran dolar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meluncurkan seruan dana sebesar US$50 juta (sekitar Rp 750 miliar) untuk membantu lebih dari 84.000 orang yang terdampak. Namun, besarnya skala kehancuran membuat penyaluran bantuan menjadi tantangan besar. Sementara itu, kamar mayat di Nepal kewalahan, sehingga ratusan jenazah harus dimakamkan di kuburan massal setelah sampel DNA diambil untuk identifikasi di masa depan. Hingga kini, baru sekitar 100 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Nepal akan menggelar hari berkabung nasional pada hari ini, hari ke-13 pasca-bencana, sesuai dengan tradisi berkabung dalam ritual Hindu.
Bencana ini menjadi pengingat pahit akan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Meskipun penyebab pasti runtuhnya gletser masih belum jelas, pemanasan global telah mempercepat pencairan gletser di seluruh dunia, meningkatkan risiko bencana serupa. Bagi Indonesia, meskipun tidak memiliki gletser, peristiwa ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah mengingatkan bahwa intensitas cuaca ekstrem di Indonesia cenderung meningkat, sehingga mitigasi dan adaptasi menjadi kunci. Selain itu, insiden ini juga menyoroti kerentanan infrastruktur energi, terutama proyek PLTA yang kerap berada di daerah terpencil dan rawan bencana. Indonesia, yang tengah giat membangun PLTA di berbagai wilayah, perlu mengevaluasi standar ketahanan infrastruktur terhadap risiko geologi dan iklim.
Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah bagaimana negara-negara di kawasan Himalaya, serta komunitas internasional, akan memperkuat sistem peringatan dini dan membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh. Apakah bencana ini akan menjadi momentum untuk aksi iklim yang lebih konkret, atau justru tenggelam dalam rutinitas? Bagi Indonesia, pelajaran dari tragedi ini adalah bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak perubahan iklim, dan investasi dalam ketahanan bencana adalah investasi untuk masa depan.



