Rekor Keluhan Turis di Korsel Tembus 1.753 Kasus: Dampak Lonjakan Kunjungan dan Pelajaran bagi Indonesia

Lonjakan kunjungan wisatawan asing ke Korea Selatan pada 2026 berbanding lurus dengan ledakan keluhan yang mereka sampaikan. Data resmi yang dirilis Minggu (6/9) menunjukkan jumlah pengaduan wisatawan periode Januari–Juli telah menembus rekor tertinggi, bahkan melampaui total kasus sepanjang tahun lalu. Fenomena ini menjadi alarm bagi industri pariwisata Negeri Ginseng yang tengah menikmati masa keemasan, sekaligus menyiratkan pekerjaan rumah besar dalam hal kualitas layanan.

Berdasarkan data yang dihimpun Korea Tourism Organisation (KTO) dan dilaporkan kantor berita Yonhap, tercatat 1.753 pengaduan masuk dari wisatawan domestik maupun mancanegara dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Angka tersebut sudah melampaui 1.744 kasus yang tercatat sepanjang 2025. Jika dirinci, keluhan paling banyak berasal dari wisatawan asing yang mencapai 84,3 persen dari total kasus. Warga China mendominasi dengan 680 laporan, disusul Jepang (263) dan Taiwan (182).

Peningkatan ini tidak terlepas dari derasnya arus kunjungan asing. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Korea Selatan menembus 10 juta orang sebelum paruh pertama tahun berakhir. Namun, di balik capaian tersebut, kualitas layanan justru menjadi sorotan. Para pelancong mengeluhkan berbagai hal, mulai dari pembatalan reservasi sepihak, biaya pembatalan akomodasi yang dinilai berlebihan, hingga perilaku sopir taksi yang menolak menggunakan argometer atau mengemudi ugal-ugalan.

Secara geografis, Seoul mencatatkan keluhan terbanyak dengan 665 kasus. Disusul Busan dengan 594 kasus, Incheon 176 kasus, dan Pulau Jeju 155 kasus. Lonjakan signifikan terjadi di Busan, yang pada Juni lalu menjadi tuan rumah konser tur dunia BTS dan menarik sekitar 110.000 pengunjung. Jumlah keluhan di kota pelabuhan itu tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total kasus sepanjang tahun lalu yang hanya 239 laporan.

Menariknya, sektor akomodasi menjadi sumber masalah terbesar dengan 500 kasus, mayoritas terkait pembatalan sepihak dan biaya pembatalan yang tidak wajar. Keluhan soal layanan tidak ramah dan praktik tarif berlebihan di toko-toko menyusul dengan 376 kasus. Sementara itu, buruknya layanan bandara dan maskapai menempati posisi ketiga dengan 186 laporan, diikuti 182 kasus yang menyoroti ulah sopir taksi.

Para pengamat pariwisataan menilai lonjakan keluhan ini merupakan konsekuensi logis dari ekspansi industri yang terlalu cepat. "Ketika jumlah wisatawan bertambah dan industri pariwisata menggeliat, keluhan dan indikator negatif lainnya ikut naik," ujar Yoon Ji-hwan, profesor pariwisata dari Kyung Hee University, seperti dikutip Yonhap. Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman buruk yang dibagikan di media sosial dapat menyebar cepat dan menggerus citra pariwisata Korea Selatan di mata dunia.

Fenomena ini relevan untuk dicermati Indonesia, yang juga tengah gencar mempromosikan pariwisata dan menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih tinggi. Kasus di Korea Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan tanpa diimbangi perbaikan kualitas layanan dan perlindungan konsumen justru dapat menjadi bumerang. Bagi Indonesia, penguatan regulasi terkait pembatalan reservasi, penertiban transportasi umum, serta pelatihan pelaku usaha di sektor pariwisata menjadi langkah preventif yang perlu diperkuat.

Ke depan, pemerintah Korea Selatan dituntut untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam menyusun kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas layanan. Apakah negeri tersebut mampu mengubah rekor keluhan menjadi momentum perbaikan yang berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan apakah ledakan pariwisata yang sedang dinikmati dapat bertahan lama atau justru meredup karena reputasi yang tercoreng.