OJK Perlu Tiru Jepang? Regulator Negeri Sakura Perketat Pengawasan Bank Besar di Luar Negeri

Otoritas Jasa Keuangan Jepang (Financial Services Agency/FSA) berencana memperketat pengawasan terhadap operasional luar negeri bank-bank besar. Rancangan kebijakan administrasi keuangan tahunan yang bocor ke publik pada Sabtu (6/9/2026) mengindikasikan langkah ini sebagai respons atas sulitnya memantau aktivitas konglomerasi keuangan yang semakin melebar secara global.

Langkah FSA ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank raksasa Jepang seperti Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) kian agresif melakukan merger dan akuisisi di luar negeri. Pada April lalu, MUFG mengucurkan dana sekitar 680 miliar yen atau setara Rp 68 triliun untuk mengakuisisi saham perusahaan pembiayaan non-bank di India. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa kerugian besar di luar negeri dapat menggoyahkan stabilitas sistem keuangan domestik dan mengganggu layanan keuangan di dalam negeri.

Regulator yang berbasis di Tokyo itu menilai perlu ada analisis mendalam tentang bagaimana operasi luar negeri bank-bank tersebut berdampak pada manajemen mereka dalam situasi tak terduga, seperti gejolak pasar global ala krisis 2008 atau perlambatan ekonomi yang cepat. Selain itu, FSA akan memeriksa apakah tata kelola perusahaan dan sistem manajemen risiko yang dimiliki institusi keuangan sudah selaras dengan strategi bisnis mereka.

Pengawasan yang lebih ketat ini juga akan melibatkan kerja sama dengan Bank of Japan (BOJ) dan regulator di negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa risiko operasional bank-bank Jepang tidak lagi bisa dipantau hanya dari dalam negeri, mengingat jejak bisnis mereka yang sudah mendunia.

Bagi Indonesia, langkah FSA ini menjadi pelajaran berharga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar mendorong bank-bank nasional untuk berekspansi ke luar negeri, seiring dengan semakin terintegrasinya ekonomi regional. Namun, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa ekspansi tanpa pengawasan yang memadai dapat menjadi bumerang. Bank-bank Indonesia yang memiliki cabang di Singapura, Hong Kong, atau negara lainnya perlu memastikan bahwa tata kelola dan manajemen risiko mereka kuat, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Menurut analis perbankan, pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi luar negeri bukan berarti membatasi ekspansi, melainkan memastikan bahwa setiap langkah ekspansi dihitung dengan cermat. "Regulator harus mampu melihat gambaran besar, bukan hanya laporan keuangan konsolidasi," ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa koordinasi antarregulator menjadi kunci, karena risiko sering kali muncul di yurisdiksi yang berbeda.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah regulator di Asia, termasuk OJK, akan mengadopsi pendekatan serupa. Dengan semakin banyaknya bank-bank Asia yang go international, kebutuhan akan pengawasan lintas batas yang efektif menjadi semakin mendesak. Apakah OJK siap menghadapi tantangan ini sebelum terjadi krisis, atau justru baru bereaksi setelah masalah muncul?