Bedah Rumah Nasional Capai 400 Ribu Unit, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi di Jakarta

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9/2026). Peninjauan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius mengejar target renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, sebuah angka yang disebut-sebut belum pernah tercapai dalam sejarah program perumahan nasional.

Dalam dialog dengan warga, Tito menggarisbawahi bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas hunian masyarakat. Ia membandingkan dengan era sebelumnya, di mana program bedah rumah nyaris tidak berjalan atau hanya menyentuh sebagian kecil wilayah. Kini, dengan dukungan penuh Kementerian PKP, cakupan program diperluas secara signifikan, termasuk di ibu kota yang masih memiliki kantong-kantong permukiman padat dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Yang menjadi sorotan utama adalah penyederhanaan persyaratan administratif. Jika dahulu calon penerima wajib melampirkan sertifikat tanah, kini cukup dengan surat keterangan dari lurah. Tito menilai langkah ini sebagai terobosan yang harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam hal pendataan dan verifikasi. "Dukungan pemda menjadi kunci agar program berjalan cepat dan tepat sasaran," tegasnya di hadapan jajaran pejabat yang hadir, termasuk Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo dan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti.

Konteks Indonesia: Bagi warga perkotaan, program ini bukan sekadar perbaikan fisik rumah. Di tengah tingginya harga properti dan terbatasnya lahan, bedah rumah menjadi instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ketika satu kawasan seperti Bukit Duri—yang menurut Tito mencakup sekitar 800 rumah—diperbaiki secara masif, dampaknya akan terasa pada nilai estetika kota, kesehatan masyarakat, dan kohesi sosial. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pendanaan dan pengawasan di lapangan.

Setelah berdialog, Tito menyempatkan diri meninjau rumah warga yang telah menerima bantuan dan berbincang dengan penerima manfaat. Kehadiran pejabat tinggi di lapangan diharapkan mampu memotivasi aparatur daerah untuk bergerak lebih responsif. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah apakah percepatan ini akan diikuti dengan pengawasan mutu material dan pengerjaan, mengingat volume renovasi yang besar dalam waktu relatif singkat. Publik tentu berharap program ini tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga menghasilkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.